Berita

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

SABTU, 31 JANUARI 2026 | 17:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace berpijak pada nilai dan prinsip Nahdlatul Ulama (NU), meskipun pembahasan tersebut belum dilakukan secara formal di internal PBNU.

Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Gus Yahya menepis jika ada anggapan bahwa dukungannya terhadap Board of Peace merupakan pendapat pribadi. Menurutnya, dalam merespons isu terkini tidak melulu melalui pembahasan formal di lingkungan PBNU.


“Memang tidak selalu bahwa ketika ada isu-isu atau masalah-masalah, apa namanya, masalah-masalah yang current (terkini), lalu tiba-tiba langsung rapat, itu juga tidak selalu,” ujar Gus Yahya.

Menurut Gus Yahya, dalam menyikapi berbagai isu aktual, dirinya memastikan bahwa pandangan yang disampaikan berdasarkan landasan nilai dan prinsip yang selama ini dipegang NU.

“Tapi biasanya saya menyampaikan pandangan-pandangan sesuai dengan landasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama,” tegasnya.

Gus Yahya menjelaskan, pandangan yang ia sampaikan mengenai Board of Peace berkaitan erat dengan komitmen untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina.

“Pandangan yang kemarin saya sampaikan mengenai Board of Peace, ituboard of peace maksud saya, itu terkait dengan nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina,” ungkapnya.

Gus Yahya mengakui, tidak sedikit pihak yang memiliki pandangan berbeda terhadap Board of Peace, terutama terkait sejumlah elemen dan dimensi di dalamnya. 

Namun, hingga saat ini belum ada alternatif platform internasional lain yang konkret untuk mengupayakan konsolidasi global demi perdamaian Palestina.

“Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan board of Peace itu mengenai sejumlah elemen-elemen atau dimensinya, tetapi persoalannya adalah bahwa saat ini belum ada alternatif platform untuk mengupayakan, untuk membangun suatu upaya internasional dengan konsolidasi internasional untuk perdamaian Palestina,” jelasnya.

Atas dasar itu, Gus Yahya menilai Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Ia menegaskan bahwa keterlibatan dalam inisiatif tersebut sejalan dengan visi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

“Karena ini baru muncul satu-satunya saat ini, sementara alternatif yang lain belum ada, maka kita, berdasarkan visi dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak boleh tinggal diam, tidak boleh tidak ikut serta di dalam inisiatif itu,” tegasnya.

Namun yang pasti, kata Gus Yahya, keterlibatan tersebut semata-mata ditujukan untuk membantu bangsa Palestina. 

“Tentu saja untuk kepentingan membantu bangsa Palestina, bukan untuk yang lain,” pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Jusuf Kalla: Konflik Timteng Berpotensi Tekan Ekonomi Global dan Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:19

Permohonan Restorative Justice Rismon Menggemparkan

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:07

Reset Amerika

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:01

Sinopsis One Piece Season 2 di Netflix Petualangan Baru Luffy di Grand Line

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:32

Rismon Ajukan RJ, Ahmad Khozinudin: Label Pengkhianat akan Abadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:23

BPKH Bukukan Aset Konsolidasi Rp238,99 Triliun hingga Akhir 2025

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:08

ICWA Minta RI Kaji Lagi soal Gabung Board of Peace

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:00

Rismon Siap Dicap Pengkhianat Usai Minta Maaf ke Jokowi

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:24

Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian Timteng

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:07

KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih dari Skandal Kuota Haji Era Yaqut

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:04

Selengkapnya