Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube PSI)

Politik

Jokowi Dorong PSI Bangun Mesin Politik Raksasa hingga Level RT/RW

SABTU, 31 JANUARI 2026 | 13:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak main-main dalam mematok ekspektasi bagi masa depan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Dalam arahannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas I) PSI 2026 di Makassar, Jokowi menegaskan bahwa ambisi besar partai harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur yang luar biasa. 

Ia mengibaratkan target politik PSI sebagai beban berat yang mustahil ditarik jika partai hanya mengandalkan "mesin" yang kecil dan terbatas.


"Karena kita perlu mesin besar. Kita memerlukan mesin besar, karena target PSI adalah target yang besar," tegas Jokowi lugas, yang disambut sorakan para hadirin.  

Hadir dalam acara tersebut, sejumlah elite PSI, di antaranya Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, Rusdi Masse, serta pengurus lainnya.

Menurut Jokowi, jika PSI ingin melompat lebih tinggi dan mencapai target-target politik yang ambisius, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. 

Struktur organisasi yang hanya berhenti di tingkat kabupaten/kota (DPD) dianggap tidak akan cukup untuk memenangkan pertarungan di akar rumput.

Jokowi pun memberikan instruksi spesifik: PSI harus melakukan ekspansi struktur hingga ke titik paling ujung di lingkungan masyarakat.

"Target PSI ini target besar, targetnya tinggi, jadi mesinnya harus mesin besar. Tidak bisa struktur hanya sampai DPD, tidak bisa. Sekali lagi, struktur harus sampai desa, RT/RW," ucapnya menekankan pentingnya penetrasi basis massa hingga ke lapisan terbawah.

Pesan ini menjadi alarm bagi seluruh kader bahwa untuk menjadi pemenang, PSI harus bertransformasi dari sekadar partai perkotaan menjadi kekuatan politik yang hadir di setiap gang dan pelosok desa di Indonesia.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya