Berita

Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Nasky Putra Tandjung:

Pernyataan Gatot Nurmantyo Mendiskreditkan Kapolri

SABTU, 31 JANUARI 2026 | 12:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung menyampaikan pandangan kritis atas pernyataan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang dinilai mendiskreditkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nasky menyebut mantan Panglima TNI itu telah menyampaikan narasi propaganda dan memprovokasi publik dengan memotong serta menafsirkan frasa “sampai titik darah penghabisan” tanpa memahami substansi pernyataan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR

Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu menegaskan bahwa pernyataan Kapolri tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden. Ia justru menilai tudingan, penggiringan opini liar, dan framing negatif yang dilontarkan Gatot Nurmantyo di berbagai platform media sosial sebagai upaya membenturkan institusi negara.


“Tudingan sesat itu justru menegaskan adanya upaya membenturkan institusi negara," kata Nasky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 31 Januari 2026.

Selain itu, Nasky menilai, pernyataan yang menyudutkan personal Kapolri tidak berdasar, tidak objektif, dan tidak konstruktif dalam melihat persoalan secara menyeluruh.

"Narasi tersebut sarat tendensi politik, provokasi liar, dan berpotensi memecah belah persatuan nasional," kata Nasky.

Nasky menambahkan, pernyataan Gatot berbanding terbalik dengan penegasan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Politikus Partai Gerindra tersebut menyatakan bahwa sikap Kapolri yang menolak wacana Polri berkedudukan di bawah kementerian telah sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kita harus lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini tanpa dasar empiris,” pungkas Nasky.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya