Pemerintah Siapkan Rp13 Triliun untuk Dongkrak Daya Beli di Lebaran 2026

Menyambut periode Ramadan dan Idulfitri 2026, pemerintah telah menyiapkan dana segar sekitar Rp13 triliun untuk mendukung mobilitas dan konsumsi masyarakat. 

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa anggaran jumbo ini dialokasikan untuk paket kebijakan komprehensif, mulai dari diskon tarif transportasi hingga bantuan sosial (bansos) berupa kebutuhan pokok seperti beras dan minyak.

Airlangga menegaskan kesiapan dana tersebut meski rincian teknisnya masih dalam tahap finalisasi. 

"Nanti kami umumkan  (target anggarannya). Sudah ada. Kisarannya Rp13 triliun," tuturnya, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 31 Januari 2026. 

Langkah ini diambil untuk meredam lonjakan beban pengeluaran masyarakat sekaligus memastikan mesin ekonomi tetap panas selama libur panjang. Bahkan, ia memberi sinyal adanya tambahan kebijakan baru dalam waktu dekat. 

"Seperti sebelumnya. Kemudian mungkin jumlahnya (insentif) akan lebih banyak, akan lebih besar," tambahnya.

Keyakinan pemerintah ini bukan tanpa alasan. Pola insentif serupa sebelumnya sukses besar pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Kala itu, sektor perkeretaapian mencatat realisasi penumpang hingga 112,6 persen berkat diskon tiket 30 persen. Sektor laut melalui PT PELNI juga mencapai target 100 persen dengan diskon tarif dasar 20 persen.

Keberhasilan serupa juga terlihat di sektor penyeberangan ASDP yang memberikan diskon jasa pelabuhan hingga 100 persen. Sementara di sektor penerbangan, kolaborasi skema PPN ditanggung pemerintah (DTP) dan pemotongan biaya bandara berhasil menekan harga tiket sekitar 13-14 persen, yang memicu lonjakan jumlah penumpang hingga 3,7 juta orang.

Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah berharap tren positif ini berulang pada Lebaran 2026, sehingga pergerakan masyarakat tidak hanya aman dan lancar, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui penguatan konsumsi rumah tangga.