Berita

Ilustrasi gedung wisma Danantara Indonesia. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Danantara Buka Peluang Jadi Pemegang Saham BEI Usai Demutualisasi

SABTU, 31 JANUARI 2026 | 02:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuka peluang untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi rampung. Rencana tersebut mengemuka seiring target perubahan status BEI menjadi perseroan terbatas.

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk masuk sebagai pemegang saham bursa apabila proses demutualisasi telah selesai.

“Kita terbuka. Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentunya Danantara berkeinginan untuk masuk juga,” ujar Rosan usai konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.


Rosan menjelaskan, masuknya Danantara sebagai pemegang saham BEI dapat dilakukan melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO). Namun demikian, ia belum merinci besaran porsi saham yang akan diambil.

“Kita lihat nanti struktur yang terbaik. Berapa persennya, nanti kita lihat. Yang penting dengan keberanian ini kita ingin bursa menjadi lebih baik dan lebih terbuka,” katanya.

Ia juga menegaskan, kepemilikan saham tersebut tidak harus dilakukan melalui perusahaan sekuritas milik BUMN.
“Tidak, bisa langsung,” tegas Rosan.

Langkah Danantara tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan tata kelola pasar modal agar lebih terbuka, transparan, dan profesional.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan proses demutualisasi BEI dapat diselesaikan pada semester I 2026. Sebelum mengundurkan diri, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan tahapan demutualisasi masih dalam pembahasan bersama para pemangku kepentingan.

Mahendra menjelaskan, demutualisasi merupakan transformasi kelembagaan bursa dari entitas yang dimiliki oleh anggota atau perusahaan efek menjadi perseroan terbatas, sehingga memungkinkan kepemilikan saham oleh publik.

Menurutnya, tujuan utama demutualisasi adalah memperkuat tata kelola (governance), meningkatkan profesionalisme pengelolaan, meminimalkan potensi benturan kepentingan, serta memperkuat daya saing global pasar modal Indonesia.

Adapun landasan hukum pelaksanaan demutualisasi BEI akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Sekarang masih RPP Demutualisasi Bursa dan saat ini masih dibahas skema yang akan ditetapkan,” pungkas Mahendra.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya