Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setpres)

Politik

Elite Parpol di Kabinet Kunci Stabilitas Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 13:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Reshuffle kabinet tidak semata ditentukan oleh isu kinerja atau sorotan publik, melainkan sangat dipengaruhi kepentingan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik pemerintahannya.

Menurut Peneliti Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, di tengah konfigurasi politik saat ini, kabinet tidak hanya berfungsi sebagai mesin kerja pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen pengaman stabilitas politik, terutama dalam relasi Presiden dengan parlemen.

“Apalagi ketika Presiden sedang berkepentingan menjaga stabilitas politik di pemerintahannya hari ini. Mungkin beberapa orang berpikir target reshuffle akan menyasar figur-figur seperti Pak Bahlil atau Pak Zulhas. Menurut saya tidak,” kata Nurul kepada RMOL, Kamis, 29 Januari 2026.


Ia berpandangan, justru keberadaan ketua umum partai politik di dalam kabinet menjadi kunci bagi Presiden untuk mengamankan dukungan parlemen. 

Mengakomodasi figur seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono, dinilai sama dengan mengunci stabilitas politik di DPR.

“Kabinet ini berfungsi sebagai instrumen stabilitas politik. Selama elite partai menjadi bagian dari kabinet, potensi oposisi di DPR bisa diredam. Mengakomodasi mereka sama dengan mengamankan parlemen,” ujarnya.

Karena itu, Nurul menilai kecil kemungkinan Presiden akan mengganti menteri yang sekaligus merupakan pimpinan partai politik. Langkah tersebut justru berisiko mengganggu keseimbangan politik dan dukungan parlemen terhadap agenda pemerintah.

“Kalau mengganti menteri yang juga pimpinan partai, risikonya besar karena bisa mengganggu dukungan DPR terhadap kebijakan Presiden. Makanya, yang lebih berpotensi diganti justru politisi dari partai yang tidak memiliki kursi di parlemen,” pungkasnya.


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya