Berita

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet. (Foto: Setpres)

Politik

Elite Parpol di Kabinet Kunci Stabilitas Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 13:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Reshuffle kabinet tidak semata ditentukan oleh isu kinerja atau sorotan publik, melainkan sangat dipengaruhi kepentingan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik pemerintahannya.

Menurut Peneliti Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, di tengah konfigurasi politik saat ini, kabinet tidak hanya berfungsi sebagai mesin kerja pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen pengaman stabilitas politik, terutama dalam relasi Presiden dengan parlemen.

“Apalagi ketika Presiden sedang berkepentingan menjaga stabilitas politik di pemerintahannya hari ini. Mungkin beberapa orang berpikir target reshuffle akan menyasar figur-figur seperti Pak Bahlil atau Pak Zulhas. Menurut saya tidak,” kata Nurul kepada RMOL, Kamis, 29 Januari 2026.


Ia berpandangan, justru keberadaan ketua umum partai politik di dalam kabinet menjadi kunci bagi Presiden untuk mengamankan dukungan parlemen. 

Mengakomodasi figur seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, hingga Agus Harimurti Yudhoyono, dinilai sama dengan mengunci stabilitas politik di DPR.

“Kabinet ini berfungsi sebagai instrumen stabilitas politik. Selama elite partai menjadi bagian dari kabinet, potensi oposisi di DPR bisa diredam. Mengakomodasi mereka sama dengan mengamankan parlemen,” ujarnya.

Karena itu, Nurul menilai kecil kemungkinan Presiden akan mengganti menteri yang sekaligus merupakan pimpinan partai politik. Langkah tersebut justru berisiko mengganggu keseimbangan politik dan dukungan parlemen terhadap agenda pemerintah.

“Kalau mengganti menteri yang juga pimpinan partai, risikonya besar karena bisa mengganggu dukungan DPR terhadap kebijakan Presiden. Makanya, yang lebih berpotensi diganti justru politisi dari partai yang tidak memiliki kursi di parlemen,” pungkasnya.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya