Petugas penyelenggara ibadah haji. (Foto: Kemenhaj)
Peningkatan signifikan jumlah petugas haji perempuan terlihat pada penyelenggaraan haji tahun 2026, seiring komitmen pemerintah memperkuat layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah, khususnya perempuan, lansia, dan kelompok rentan.
Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, peningkatan ini bukan sekadar soal statistik, melainkan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih ramah, empatik, dan sesuai kebutuhan jemaah, terutama perempuan dan lansia yang kini mendominasi keberangkatan haji Indonesia.
“Alhamdulillah, tahun ini komposisi petugas perempuan sudah mencapai 33 persen, tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia,” ujarnya saat memberikan materi pada agenda Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PPIH Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dikutip Kamis, 29 Januari 2026.
Data menunjukkan, 55,4 persen jemaah haji Indonesia adalah perempuan, dan sebagian besar dari mereka berusia lanjut. Kondisi ini, kata Arifatul, menuntut pendekatan pelayanan yang lebih sensitif dan penuh empati.
Pengalamannya saat menjadi Amirul Hajj 2025 menjadi pelajaran berharga. Saat itu, keterbatasan jumlah petugas perempuan membuat sejumlah kebutuhan jemaah perempuan tidak tertangani secara optimal.
“Banyak persoalan yang memang lebih tepat ditangani petugas perempuan, seperti fikih perempuan, pendampingan di kamar, sampai situasi darurat yang menyangkut privasi jemaah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi jemaah lansia yang membutuhkan perhatian ekstra. Pada musim haji sebelumnya, ditemukan kamar yang seluruh penghuninya lansia. Saat salah satu sakit atau kesulitan ke kamar mandi, tidak ada yang cukup kuat membantu.
“Kedepan, kami mengusulkan komposisi kamar yang lebih seimbang, ada jemaah yang lebih muda agar bisa saling membantu. Ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar bagi kenyamanan dan martabat jemaah lansia,” tuturnya.
Bagi Arifatul, konsep haji ramah perempuan dan lansia adalah cerminan bangsa yang beradab. Negara, menurutnya, harus hadir sepenuhnya dalam memastikan warganya dapat beribadah dengan aman dan bermartabat di tengah tantangan cuaca ekstrem dan lingkungan berbeda di Tanah Suci.
Terkait pedoman khusus layanan perempuan, Kementerian PPPA masih membahasnya bersama pemangku kepentingan lain untuk dimasukkan dalam penyempurnaan regulasi haji mendatang.
“Yang paling penting, pelayanan itu berangkat dari hati. Empati harus menjadi dasar, karena jemaah yang kita layani adalah tamu Allah sekaligus warga negara yang harus kita jaga martabat dan keselamatannya,” pungkas Arifatul.
