Berita

Kolase dua tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.(Foto: Dokumentasi RMOL)

Publika

Tanggung, Eggi-Damai Lubis Harusnya Gabung Jokowi Sekalian

KAMIS, 29 JANUARI 2026 | 04:11 WIB

RESTORATIVE JUSTICE atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dua orang tersangka kasus ijazah Joko Widodo (Jokowi), yakni Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, seperti interupsi yang dilakukan Presiden ke-7 RI lewat tangan penyidik.

Interupsi itu relatif berhasil mengalihkan fokus publik, utamanya pihak Roy Suryo cs, terhadap persoalan utamanya, yakni dugaan ijazah palsu itu sendiri, yang semakin hari semakin menemui titik terang yang sebenarnya.

Bahkan, tak hanya interupsi, SP3 itu berhasil menskor sidang hampir beberapa pekan ini, terhadap dugaan ijazah Jokowi itu sendiri. 


Fokus publik jadi beralih, pada sah atau tidaknya SP3 atau restorative justice yang diterima Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis itu.

Bahkan tak hanya berdebat soal sah atau tidaknya, tapi sampai juga pada laporan polisi oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terhadap pihak Roy Suryo cs.

Eggi Sudjana melaporkan Ahmad Khozinudin dan Roy Suryo, sedangkan Damai Hari Lubis hanya melaporkan Ahmad Khozinudin dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan, mirip seperti laporan Jokowi terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, yang sudah memperoleh SP3.

Ini menjadi tambahan laporan buat Roy Suryo dan baru buat Ahmad Khozinudin. Dan TPUA pun berubah makna menjadi Tim Pelaporan Ulama dan Aktivis.

Memang agak aneh juga, Eggi Sudjana yang mengajak Roy Suryo jadi tim ahli dugaan ijazah palsu Jokowi, lalu ia memilih berdamai dengan Jokowi dan mendapat SP3, lalu ia pula yang melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin dengan dugaan pencemaran nama baik.

Kalau Damai Hari Lubis terlihat hanya ikut-ikutan melapor saja. Ia terlihat punya persoalan pribadi dengan Ahmad Khozinudin sebagai sesama pengacara.

Dibandingkan Ahmad Khozinudin, Damai Hari Lubis memang terlihat tertinggal jauh. 

Wajar ia tak pernah tampil ke depan melakukan pembelaan terhadap kasus ijazah Jokowi ini. Ia baru tampil justru setelah kasus SP3 atau restorative justice ini meledak.

Dan sama-sama terlihat, narasinya jauh dibandingkan Ahmad Khozinudin. Ahmad Khozinudin tak hanya dominan, tapi juga sangat determinan. Ia penyerang yang handal. Eggi Sudjana pun, meski lebih senior, juga lewat.

Harus diakui, kasus ijazah Jokowi ini masih tetap bertahan sampai saat ini karena peran serta Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin, bukan bermaksud mengenyampingkan yang lainnya. 

Roy Suryo dari segi keahliannya dan Ahmad Khozinudin dari segi pembelaannya.

Keduanya sama-sama konsisten dan tak bisa diiming-imingi. Entahlah, apakah laporan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis ini memang murni dari mereka atau ada pesanan dari pihak lain? Rumor bisa saja beredar begitu cepat.

Sebetulnya tanggung, kalau Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis hanya melaporkan pihak Roy Suryo cs saja, tanpa harus terus terang bergabung dengan pihak Jokowi. 

Sebab, di tengah polarisasi seperti saat ini, langkah Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis ini hanya akan merugikan dirinya sendiri.

Panggung mereka akan terbatas dan lama-lama akan dilupakan orang secara negatif. Kasihan juga kalau itu yang dialami diusia yang seperti saat ini.

Memang, situasi pasca pertemuan Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dengan Jokowi di Solo, dan terbitnya SP3, apalagi pelaporan terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin, sangat menguntungkan Jokowi. Interupsi sekaligus skor sidang terhadap kasus ijazahnya sendiri, benar-benar teralihkan.

Tapi agaknya akan banyak juga pihak yang mengingatkan agar kembali fokus pada masalah utama. Kembali ke laptop, istilah komedian terkenal Tukul Arwana pada suatu masa yang terus berubah.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya