INDONESIA menjadi anggota Dewan Perdamaian ini, berkongsi dengan Presiden Trump ketua tunggal seumur hidup, dan kekuasaan kolonial Israel untuk turut pertama melucuti eksistensi pejuang kemerdekaan Hamas.
Ini formula kongsi kebijakan Amerika Serikat dan kuasa kolonial Israel di Palestina. Formula perkongsian militer, Indonesia dengan AS dan juga kuasa kolonial Israel untuk memberi mandat pihak otoritas Palestina (Fatah) yang kalah pemilu legislatif di Gaza, untuk selanjutnya justru memegang kekuasaan Palestina merdeka.
Persekongkolan ala Dewan Perdamaian ini membentuk pemerintah Palestina sangat tidak demokratis. Ironisnya, mau tidak mau Indonesia sepakat membentuk Pemerintahan boneka di Palestina, atas otorisasi Dewan dengan kuasa kolonial Israel.
Indonesia dalam persekongkolan Dewan ini sepakat melucuti Hamas, pemenang pemilu legislatif itu bahkan untuk selanjutnya menyetujui tidak boleh berkuasa lagi. Aliansi militer dalam Internasional Stabilization Force, pasukan penjaga perdamaian, bila nantinya dibentuk pasukan gabungan dari berbagai negara ini di bawah kendali militer AS, Jenderal Jaspers. Bukan di bawah kendali netral lembaga PBB.
Pasukan prajurit TNI profesional yang diterjunkan, pada gilirannya bila diijinkan nantinya, terlibat dalam misi ISF ini, harus berpihak pada Palestina yang terjajah atau menjaga Israel, pemegang kuasa kolonial yang didukung AS?
Tidak mengejutkan Indonesia bergabung dengan Trump ini pun jelas bisa bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, demikian ujar TB Hasanudin, anggota Komisi I DPR.
Sederet kritik tajam disampaikan Jusuf Kalla, Komisi I TB Hassanudin, Dino Pati Jalal, PBNU, Ustad Masjid New York, Samsi Ali dan Ustad Felix Siaw dan masyarakat luas di media sosial, tak menghentikan Pemerintah RI jalan terus bahkan lanjut membayar iuran sebesar Rp16,9 Triliun untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian.
Tak ada penjelasan lebih detil, argumentasi cerdas dari Menlu Sugiono mengapa harus beraliansi dengan Trump dan kuasa kolonial Israel tanpa melibatkan otoritas Palestina, sementara Eropa keras menolaknya.
Aliansi jejaring antek antek asing AS ini bekerja melalui tangan Menlu Marco Rubio, Jared Kushner (menantu Trump), Marc Rowan, Steve Witkoff, Tony Blair, Yokir Gabay, Jenderal Jasper dan sederet tokoh intelijen CIA, Mossad diam-diam mewakili petinggi Zionis, untuk kemudian menentukan prospek masa depan Palestina.
Melihat personel itu, tidak mengherankan bahwa Piagam Dewan Perdamaian (DP) bentukan Trump ini, ternyata sama sekali tidak melibatkan warga Gaza dan Palestina, walaupun menyebut New Gaza.
Jared Kushner, menantu Presiden Trump hanya fokus bicara proyek pembangunan kota metropolitan modern di wilayah Gaza, dari Rafah hingga Gaza City. Tapi tak ada penjelasan sedikitpun bahwa itu semua diperuntukan seluruhnya bagi warga Palestina, di Gaza dan bukan untuk warga Israel.
Kemerdekaan Palestina sepertinya hanya tahap akhir, kalau pun cita-cita ini berhasil, setelah proses final mega rekonstruksi Gaza. Kuasa kolonial Israel mendapat perpanjangan dengan formula two state solution ini, bahkan mendapat kavling yang mungkin lebih luas di tanah Palestina.
Agak aneh memang bukan kemerdekaan Palestina yang diberikan awal, hanya pemerintahan administratif tanpa disebut negara, dan semua fokus hanya pada pembangunan fisik proyek properti Gaza, (belum tentu termasuk Tepi Barat).
Aneh juga penarikan pasukan kolonial Israel akan dilakukan bertahap setelah Hamas dan persenjataanya benar dilumpuhkan dan tak ada lagi namanya pejuang kemerdekaan Palestina di Gaza.
Lupa Sejarah
Indonesia seakan lupa sejarah, turut sepakat melucuti kelompok pejuang kemerdekaan Palestina yang tergabung dalam Hamas, yang notabene bermula dari intifada, lemparan batu, hingga memiliki persenjataan canggih untuk melawan kolonialisme Israel.
Anti kolonialisme dan Imperialisme adalah suara konstitusi Indonesia yang tak pudar dimakan zaman. Akan kah hanya demi Dewan Perdamaian ini, kita melupakan panggilan konstitusi bahwa penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa?
Indonesia harus mampu keluar dari lingkar semangat kolonial dalam Dewan. Penjajahnya dilindungi serta dilestarikan, sementara warga yang melawan kuasa kolonial, dari Intifada, lemparan batu hingga senjata, justru menjadi pihak yang kembali terjajah.
Dalam Dewan Perdamaian ini Indonesia tampak harus berpihak pada kepentingan Israel, bersekutu dengan AS, ikuti keputusan melucuti Hamas dan menjamin Hamas tidak akan eksis di pemerintahan Palestina ke depan.
Tugas utama dari gencatan ini pun bagi kuasa kolonial Israel adalah melucuti persenjataan Hamas, mematikan organisasi Hamas dan Hamas tidak boleh eksis dalam pemerintah otoritas Palestina ke depan.
Target Israel adalah melumpuhkan Hamas karena bagi Israel itu sumber ancaman bagi kelangsungan perdamaian. Luar biasa kekuasaan kolonial, penjajah mendapat tempat di Dewan Perdamaian ini. Kuasa kolonial mendapat prioritas sementara Palestina tetap di posisi kelas dua.
Ini penting. Dalam Dewan Perdamaian ini semua negara, termasuk Indonesia tampak sepakat menyatakan bahwa Hamas adalah ancaman sekaligus persoalan, namun sebaliknya bukan penjajah Israel yang menjadi masalah.
Sikap politik dalam dewan ini sejatinya sudah bertentangan dengan politik luar negeri RI yang bebas aktif. Amanat konstitusi UUD 45 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.
Dua wilayah (Gaza dan Tepi Barat) yang seharusnya menjadi subyek hukum yang otonom untuk mendapat kedudukan hukum sebagai negara, yang setara dengan Israel justru tidak dihadirkan di Piagam.
Dewan Perdamaian' Trump Menghapus Gaza -- dan Menggantikan PBB. Gaza menjadi uji coba untuk membongkar hukum internasional" demikian teriak tokoh Palestina di harian the Telegraph, Inggris. Cukup miris memang mendengar kritiknya.
Memang mencurigakan di Dewan Perdamaian ini Trump justru kembali menyodorkan PM Israel Netanyahu, buron penjahat kemanusiaan yang harusnya ditangkap pengadilan ICC Den Haag ini malah dipilih Trump untuk duduk menjadi anggota. Tidak mungkin meminta AS untuk tidak memihak Israel.
Seluruh dunia tahu dan anak SD pun tahu Trump membantu dari jarak jauh Netanyahu sebagai jagal keji pembunuh 65.000 warga sipil dan membuat 130 ribu warga Gaza luka dan cacat.
Lagi, masyarakat Indonesia, tua dan muda yakin betul bahwa IDF telah benar-benar melakukan pembunuhan massal.
Ethnic cleansing dan genosida, menjatuhkan puluhan ribu ton bom setiap hari, lebih dari 90 ribu ton selama 2 tahun, untuk membunuh warga sipil di Gaza, wanita, anak dan bayi, berikut menghancurkan rumah sakit, menjatuhkan bom dan membakar tenda pengungsian, sekolah, membunuh ratusan wartawan dan staf PBB, membiarkan warga kelaparan dan tewas ditembaki saat memungut bantuan.
Bagaimana kita menjelaskan pada dunia, pada anak dan cucu bahwa kita, Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina, saat ini justru turut duduk mengakui keberadaan Israel, penjajah yang menduduki Palestina selama 75 tahun, sementara Netanyahu dan zionis Israel berjanji tidak akan pernah memerdekakan Palestina.
Dan posisi Indonesia terkunci, sama sekali tidak bebas dan tidak otonom dalam Dewan Perdamaian ini. Politik luar negeri terdesak tidak mungkin bebas lagi.
Tidak mungkin Pemerintah RI berani meminta investigasi ICJ, dimana AS jelas terlibat sebagai pemasok utama ratusan ribu ton bom masing-masing sepanjang 4 meter dijatuhkan di Gaza setiap hari selama 2 tahun terakhir dan ratusan jenis persenjataan hingga pesawat terbang IDF untuk membumihanguskan warga sipil Gaza, wanita, anak-anak, ibu hamil, dan bayi yang baru lahir.
Luar biasa Trump mampu menyeret Indonesia, tidak berkutik, dibalik kata manis Dewan Perdamaian, untuk memberikan pemutihan, ampunan, dan melupakan kejahatan penjajahan Israel maupun keterlibatan AS, melalui hak veto melindungi Israel dengan pasokan ratusan ribu bom dan persenjataan dalam rentetan aksi pembunuhan massal dan genosida di Gaza dan Palestina.
Hegemoni Trump
Pemerintah Trump dan para Senator bahkan menjatuhkan sanksi dan ancaman teror pada para hakim ICC/ICJ di Den Haag, yang menjatuhkan hukuman pada Netanyahu.
Bagaimana Menlu Sugiono bisa menjelaskan hal itu pada masyarakat dan para pemangku kepentingan di Tanah Air dan negara Palestina bahwa Indonesia bergabung dengan Trump ini, tidak memutihkan kejahatan Israel atau pun secara tidak langsung mengakui eksistensi Israel yang pada dasarnya menyingkirkan kepentingan Palestina.
Israel sejak Juli 2025 melalui keputusan Parlemen menolak setiap upaya penyelesaian damai solusi dua negara. Kelompok ekstrim kanan fraksi Ben Gvir dan Smotrich jelas menyatakan tidak akan pernah ada negara Palestina merdeka.
Oleh sebab itu satu hal yang amat mendesak saat ini selain gencatan senjata yang dipatuhi Israel, Indonesia harus memperjuangkan bahwa yang diperlukan saat ini adalah Dewan Keamanan PBB bisa mengupgrade meningkatkan status kursi Palestina di PBB dari permanen observer menjadi anggota penuh.
Presiden Prabowo dengan akses yang dimiliki dalam Dewan Perdamaian ini untuk segera mendesak Trump agar Dewan Keamanan PBB menyusun resolusi meningkatkan status penuh Palestina di kursi PBB.
Resolusi AS di Dewan Keamanan soal ini pasti tidak akan diveto negara lain, karena selama ini hanya AS lah yang justru menentang Palestina mendapat kursi anggota penuh.
Tidak benar yang dikatakan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak berbuat apa-apa. Puluhan inisiatif dan ratusan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menentang pendudukan Israel bergulir sejak 1949. Lebih dari 50 resolusi untuk menghentikan tindak kejahatan Israel dilawan dengan pembangkangan Israel dan pembelaan veto AS.
Pembangkangan Israel dan proteksi pemihakan AS pada kejahatan Israel berupa aliansi politik dan militer AS-Israel ini jelas menjadi sumber penghalang kemerdekaan Palestina.
Mungkinkah Dewan Perdamaian dengan adanya Indonesia, tidak menjadi sumber penghalang untuk kedua atau kesekian kalinya, bagi kemerdekaan Palestina?
Kolonialisme, apartheid, ethnic cleansing, hingga genosida Israel pada warga Palestina selama tujuh dasawarsa ini bisa terjadi karena zionisme Israel dan AS menghalangi dunia untuk menghentikan Israel.
Bahkan beberapa studi menyebut AS menjadi para pihak yang terlibat serius turut menyumbangkan krisis kemanusiaan dahsyat, seiring aksi genosida Israel di Gaza dan Palestina dua tahun terakhir.
Mungkinkah AS dan Israel berubah sikap dalam Dewan, sementara peran penetrasi suara Indonesia amat kecil, kalau tidak ingin disebut tidak berpengaruh sama sekali.
Oleh karenanya, aliansi parsial atau persekongkolan militer dan politik dengan AS dan juga kuasa kolonial Israel, sekalipun justifikasinya untuk kemerdekaan Palestina adalah pelanggaran amat mendasar terhadap pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
Bersekutu atau beraliansi dengan kepentingan AS dan kuasa kolonial Israel, sekalipun dalam kaitan kemerdekaan Palestina ini, jelas membahayakan sekaligus menjerumuskan politik luar negeri RI menjadi tidak sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945.
PLE Priatna
Diplomat RI, Direktur Informasi dan Media Kemlu 2011-2013, Alumnus FISIP UI dan Monash University, Australia.
