Ekonom Komentari IHSG yang Terperosok Usai Penetapan Thomas Djiwandono Jadi Deputi BI

Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berlanjut sejak pembukaan perdagangan hingga sesi I pada Selasa  26 Januari 2026.

Hingga pukul 11.30 WIB, IHSG tercatat turun 0,98 persen atau 87,62 poin ke level 8.887, setelah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai pelemahan pasar saham ini mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap tata kelola perekonomian nasional.

“Pembukaan IHSG yang merah pagi ini, dan semakin merah hingga saat ini, menunjukkan ketidakpercayaan investor. Investor memandang risiko investasi menjadi semakin tinggi,” kata Noval kepada RMOL.

Noval menilai tekanan pasar terjadi karena investor melihat adanya penyatuan kendali kebijakan fiskal dan moneter, yang seharusnya berjalan saling menyeimbangkan.

“Kepercayaan investor terhadap tata kelola perekonomian menurun karena pengendalian kebijakan fiskal dan moneter dijadikan satu. Kebijakan moneter yang mestinya menjadi penyeimbang kebijakan fiskal, kini dipersepsikan hanya sebagai alat bantu kebijakan fiskal,” tegasnya.

Menurutnya, investor kini menilai risiko investasi di Indonesia meningkat karena persepsi bahwa bank sentral tidak lagi sepenuhnya independen dalam mengambil kebijakan.

Noval juga mengingatkan potensi arus keluar modal atau capital outflow yang bisa membesar jika sentimen negatif ini terus berlanjut.

“Potensi capital outflow meningkat karena investor melihat lingkungan investasi di Indonesia semakin tidak kondusif ketika tata kelola ekonomi dianggap kurang transparan dan efektif,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyatuan kendali kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor utama yang mendorong kekhawatiran pasar terhadap arah pengelolaan ekonomi Indonesia ke depan.

Untuk diketahui, Thomas Djiwandono sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra, merupakan kader aktif partai, dan juga keponakan Presiden Prabowo Subianto.