Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026. (Foto: BPMI Setpres)
Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 bisa menjadi penegasan arah baru Indonesia dalam menempatkan stabilitas, keadilan hukum, dan pembangunan manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Pandangan itu disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha yang menilai penekanan Prabowo pada perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat kemakmuran mencerminkan kesadaran historis dan geopolitik yang matang.
“Dalam konteks global yang penuh konflik dan ketidakpastian, pesan Indonesia yang memilih persatuan, kolaborasi, dan perdamaian menjadi sangat relevan dan kredibel,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta pada Sabtu, 24 Januari 2026.
Di sisi lain, Achmad menilai klaim Indonesia sebagai global bright spot bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan didukung indikator makroekonomi yang konsisten.
Contohnya, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi rendah, dan defisit fiskal yang terkendali.
“Yang menarik, Presiden menekankan bahwa pengakuan internasional lahir dari bukti, bukan optimisme kosong. Ini penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang,” ungkapnya.
Achmad juga menyoroti keberanian Presiden dalam menyampaikan agenda penegakan hukum sampai dengan pemberantasan korupsi secara terbuka di forum global.
Apalagi, banyak kepala daerah dan pejabat pemerintahan ikut terseret kasus korupsi dan kini menjalani masa hukuman.
Tentu, sikap tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan ditopang oleh praktik rente dan ekonomi keserakahan.
“Penegasan ‘tidak ada kompromi’ terhadap korupsi adalah prasyarat mutlak bagi iklim investasi yang sehat dan berkeadilan,” jelasnya.
Dalam aspek kebijakan sosial, Achmad menilai program Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta investasi besar pada pendidikan dan digitalisasi sekolah sebagai pendekatan pembangunan yang berorientasi jangka panjang.
“Presiden menghubungkan kebijakan sosial dengan produktivitas dan pertumbuhan. Ini sejalan dengan teori pembangunan modern yang menempatkan kualitas manusia sebagai penentu utama kemajuan bangsa,” jelasnya lagi.
“Jika konsistensi itu terjaga, Indonesia berpeluang besar mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Achmad.
