Berita

Donald Trump saat singgung peran NATO di Afghanistan (Tangkapan layar siaran YouTube Fox News)

Dunia

NATO Marah Usai Diremehkan Trump Soal Perang Afghanistan

SABTU, 24 JANUARI 2026 | 07:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memicu ketegangan dengan negara-negara sekutu NATO setelah meragukan komitmen mereka dalam membela AS.

Dalam wawancara dengan Fox News di Davos, Swiss, Trump mengklaim bahwa pasukan NATO “berada agak jauh” dari garis depan selama perang di Afghanistan. Pernyataan tersebut dinilai meremehkan pengorbanan negara-negara sekutu.

“Saya selalu bertanya, ‘Apakah mereka akan ada di sana jika kita membutuhkan mereka?’ Dan saya tidak yakin akan hal itu,” kata Trump, dikutip dari CNN, Sabtu, 24 Januari 2026.


“Mereka memang mengirim pasukan ke Afghanistan, tetapi mereka tetap berada sedikit di belakang, agak jauh dari garis depan,” ujarnya menambahkan.

Pernyataan ini langsung menuai kecaman karena bertentangan dengan fakta sejarah NATO. Setelah serangan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat justru menjadi satu-satunya negara yang pernah mengaktifkan Pasal 5 NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Menanggapi hal tersebut, negara-negara NATO bertempur bersama AS di Afghanistan selama hampir 20 tahun.

Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat “tidak pernah benar-benar membutuhkan” NATO dan menilai kontribusi para sekutu sangat terbatas. Komentar ini muncul di tengah hubungan AS dan Eropa yang telah memanas, termasuk akibat ancaman Trump untuk mengambil alih Greenland, wilayah semi-otonom Denmark yang juga merupakan anggota NATO.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengorbanan sekutu NATO tidaklah kecil. Sekitar 3.500 tentara sekutu tewas dalam perang Afghanistan, termasuk 2.456 tentara AS dan 457 tentara Inggris. 

Negara kecil seperti Denmark, dengan populasi sekitar lima juta jiwa saat invasi dimulai, kehilangan lebih dari 40 prajurit. Banyak pasukan Inggris dan Denmark bahkan ditempatkan di Provinsi Helmand, salah satu wilayah paling berbahaya dan dikenal sebagai basis Taliban.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengecam keras pernyataan Trump dan menyebutnya sebagai penghinaan yang mengerikan.

“Saya tidak heran jika komentar itu melukai perasaan keluarga mereka yang tewas atau terluka. Jika saya mengucapkan kata-kata seperti itu, saya pasti akan meminta maaf,” kata Starmer.

Namun, Gedung Putih menepis kritik tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Taylor Rogers, menegaskan bahwa Trump tidak keliru.

“Presiden Trump sepenuhnya benar. Amerika Serikat telah berbuat lebih banyak untuk NATO dibandingkan seluruh negara anggota lainnya jika digabungkan,” ujarnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya