Berita

Sejumlah ruas jalan di Jakarta yang masih tergenang banjir (Foto: Dokumentasi Istimewa)

Nusantara

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

SABTU, 24 JANUARI 2026 | 06:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membuka opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau School From Home (SFH) dan Work From Home (WFH) selama periode cuaca ekstrem sebagai langkah yang tepat, adaptif, dan relevan dengan tantangan kota besar seperti Jakarta. 

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kebijakan ini dinilai bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi cerminan tata kelola kota modern yang menempatkan keselamatan dan keberlanjutan sebagai prioritas.

Menurut Fahira, intensitas hujan tinggi yang berpotensi memicu banjir dan kemacetan ekstrem harus disikapi dengan pendekatan mitigasi risiko yang konkret. 


Opsi belajar dan bekerja dari rumah mampu mengurangi mobilitas warga pada hari-hari berisiko tinggi, sehingga menekan potensi kecelakaan lalu lintas, gangguan kesehatan, serta kelelahan fisik akibat perjalanan yang tidak efisien.

“Saya berharap ke depan, kebijakan SFH dan WFH jadi standar baru sehingga lebih antisipatif atau idealnya dikeluarkan berbasis prakiraan cuaca resmi, seperti peringatan dini BMKG atau sebelum hujan lebat, banjir, dan kemacetan terjadi," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 24 Januari 2026. 

Dengan demikian, lanjut Fahira, sekolah, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta memiliki waktu untuk menyiapkan penyesuaian secara tertib dan terencana.

Ia mencontohkan, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat telah lama menjadikan penyesuaian pola kerja dan sekolah berbasis prakiraan cuaca sebagai prosedur baku dalam menghadapi cuaca ekstrem. 

Jakarta, sebagai kota global yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, dinilai perlu mengadopsi praktik serupa secara lebih konsisten.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya