Berita

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto. (Foto:RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Pemerintah Pede Ketahanan Ekonomi RI Terjaga

Proyeksi IMF Naik
SABTU, 24 JANUARI 2026 | 00:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1 persen pada 2026, atau naik 0,2 poin persentase dari proyeksi Oktober 2025.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai, proyeksi tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

“Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi," kata Haryo di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026.


Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut relatif stabil di kisaran 5 persen. Haryo mengatakan inflasi yang berada di dalam sasaran, disiplin fiskal, serta kredibilitas pengelolaan APBN menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, rekam jejak pengelolaan fiskal yang prudent, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta pemenuhan kewajiban keuangan negara secara tepat waktu disebut turut memperkuat kepercayaan pasar di tengah meningkatnya volatilitas global.

Pemerintah, kata Haryo, juga menilai prospek perekonomian ke depan masih memiliki ruang tumbuh yang lebih besar, dengan perbaikan iklim investasi, peningkatan efisiensi alokasi modal, serta peran Indonesia yang kian strategis dalam perekonomian global.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia semakin dipandang tidak hanya sebagai negara yang stabil, tetapi juga sebagai negara di mana kesempatan investasi jangka panjang sangat terbuka,” kata Haryo.

Berdasarkan asumsi makro APBN, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sendiri ditargetkan mencapai 5,4 persen. Target tersebut dinilai masih realistis, meski proyeksi IMF berada sedikit di bawah asumsi pemerintah.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya