Berita

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto. (Foto:RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Pemerintah Pede Ketahanan Ekonomi RI Terjaga

Proyeksi IMF Naik
SABTU, 24 JANUARI 2026 | 00:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1 persen pada 2026, atau naik 0,2 poin persentase dari proyeksi Oktober 2025.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai, proyeksi tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

“Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi," kata Haryo di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026.


Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut relatif stabil di kisaran 5 persen. Haryo mengatakan inflasi yang berada di dalam sasaran, disiplin fiskal, serta kredibilitas pengelolaan APBN menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, rekam jejak pengelolaan fiskal yang prudent, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta pemenuhan kewajiban keuangan negara secara tepat waktu disebut turut memperkuat kepercayaan pasar di tengah meningkatnya volatilitas global.

Pemerintah, kata Haryo, juga menilai prospek perekonomian ke depan masih memiliki ruang tumbuh yang lebih besar, dengan perbaikan iklim investasi, peningkatan efisiensi alokasi modal, serta peran Indonesia yang kian strategis dalam perekonomian global.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia semakin dipandang tidak hanya sebagai negara yang stabil, tetapi juga sebagai negara di mana kesempatan investasi jangka panjang sangat terbuka,” kata Haryo.

Berdasarkan asumsi makro APBN, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sendiri ditargetkan mencapai 5,4 persen. Target tersebut dinilai masih realistis, meski proyeksi IMF berada sedikit di bawah asumsi pemerintah.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya