Berita

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto. (Foto:RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Pemerintah Pede Ketahanan Ekonomi RI Terjaga

Proyeksi IMF Naik
SABTU, 24 JANUARI 2026 | 00:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1 persen pada 2026, atau naik 0,2 poin persentase dari proyeksi Oktober 2025.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai, proyeksi tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

“Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi," kata Haryo di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026.


Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut relatif stabil di kisaran 5 persen. Haryo mengatakan inflasi yang berada di dalam sasaran, disiplin fiskal, serta kredibilitas pengelolaan APBN menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, rekam jejak pengelolaan fiskal yang prudent, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta pemenuhan kewajiban keuangan negara secara tepat waktu disebut turut memperkuat kepercayaan pasar di tengah meningkatnya volatilitas global.

Pemerintah, kata Haryo, juga menilai prospek perekonomian ke depan masih memiliki ruang tumbuh yang lebih besar, dengan perbaikan iklim investasi, peningkatan efisiensi alokasi modal, serta peran Indonesia yang kian strategis dalam perekonomian global.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia semakin dipandang tidak hanya sebagai negara yang stabil, tetapi juga sebagai negara di mana kesempatan investasi jangka panjang sangat terbuka,” kata Haryo.

Berdasarkan asumsi makro APBN, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sendiri ditargetkan mencapai 5,4 persen. Target tersebut dinilai masih realistis, meski proyeksi IMF berada sedikit di bawah asumsi pemerintah.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya