Berita

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto. (Foto:RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Pemerintah Pede Ketahanan Ekonomi RI Terjaga

Proyeksi IMF Naik
SABTU, 24 JANUARI 2026 | 00:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1 persen pada 2026, atau naik 0,2 poin persentase dari proyeksi Oktober 2025.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai, proyeksi tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

“Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi," kata Haryo di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026.


Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut relatif stabil di kisaran 5 persen. Haryo mengatakan inflasi yang berada di dalam sasaran, disiplin fiskal, serta kredibilitas pengelolaan APBN menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, rekam jejak pengelolaan fiskal yang prudent, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta pemenuhan kewajiban keuangan negara secara tepat waktu disebut turut memperkuat kepercayaan pasar di tengah meningkatnya volatilitas global.

Pemerintah, kata Haryo, juga menilai prospek perekonomian ke depan masih memiliki ruang tumbuh yang lebih besar, dengan perbaikan iklim investasi, peningkatan efisiensi alokasi modal, serta peran Indonesia yang kian strategis dalam perekonomian global.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia semakin dipandang tidak hanya sebagai negara yang stabil, tetapi juga sebagai negara di mana kesempatan investasi jangka panjang sangat terbuka,” kata Haryo.

Berdasarkan asumsi makro APBN, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sendiri ditargetkan mencapai 5,4 persen. Target tersebut dinilai masih realistis, meski proyeksi IMF berada sedikit di bawah asumsi pemerintah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya