Berita

Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto. (Foto:RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Pemerintah Pede Ketahanan Ekonomi RI Terjaga

Proyeksi IMF Naik
SABTU, 24 JANUARI 2026 | 00:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1 persen pada 2026, atau naik 0,2 poin persentase dari proyeksi Oktober 2025.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai, proyeksi tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

“Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi," kata Haryo di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026.


Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut relatif stabil di kisaran 5 persen. Haryo mengatakan inflasi yang berada di dalam sasaran, disiplin fiskal, serta kredibilitas pengelolaan APBN menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, rekam jejak pengelolaan fiskal yang prudent, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran dalam batas aman serta pemenuhan kewajiban keuangan negara secara tepat waktu disebut turut memperkuat kepercayaan pasar di tengah meningkatnya volatilitas global.

Pemerintah, kata Haryo, juga menilai prospek perekonomian ke depan masih memiliki ruang tumbuh yang lebih besar, dengan perbaikan iklim investasi, peningkatan efisiensi alokasi modal, serta peran Indonesia yang kian strategis dalam perekonomian global.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia semakin dipandang tidak hanya sebagai negara yang stabil, tetapi juga sebagai negara di mana kesempatan investasi jangka panjang sangat terbuka,” kata Haryo.

Berdasarkan asumsi makro APBN, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sendiri ditargetkan mencapai 5,4 persen. Target tersebut dinilai masih realistis, meski proyeksi IMF berada sedikit di bawah asumsi pemerintah.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya