Kebijakan Penanganan Banjir Pramono Mengecewakan

Kebijakan penanganan banjir yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sangat mengecewakan. 

Demikian dikatakan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Lukmanul Hakim melalui keterangan tertulisnya, Jumat 23 Januari 2026.

Lukmanul menilai orang nomor satu di Jakarta itu telah ketinggalan langkah dalam menangani masalah banjir yang seharusnya menjadi prioritas. 

"Banjir dan macet seharusnya mendapat perhatian khusus karena sudah menjadi problem latent di Jakarta. 

Namun sayangnya, kata Lukmanul, penanganannya justru tidak dimitigasi dengan cermat, sehingga banjir merajalela di Jakarta.

"Seperti yang kita alami sekarang," kata Lukmanul.

Padahal Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memperoleh anggaran sekitar Rp3,9 triliun hingga Rp6,072 triliun pada tahun 2025-2026, yang difokuskan untuk penanganan banjir melalui normalisasi sungai, pembangunan waduk, serta pemeliharaan pompa dan saluran. 

Anggaran ini bagian dari APBD DKI, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur pengendali banjir, termasuk perbaikan sarana prasarana.