Berita

Pengamat intelijen John Mempi. (Foto: tangkapan layar video TikTok @salamuddin.daeng)

Bisnis

The Fed Vs Pemerintah AS, Pertarungan Klasik yang Bisa Ubah Struktur Keuangan Dunia

JUMAT, 23 JANUARI 2026 | 06:33 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat intelijen John Mempi mengingatkan pertarungan antara bank sentral dan pemerintah merupakan konflik klasik terutama terjadi di Amerika Serikat (AS). Konflik itu kini kembali menguat di era Donald Trump yang secara terbuka melawan otoritas Federal Reserve (The Fed).

“Jadi ini adalah pertarungan klasik di Amerika sejak zaman George Washington, Thomas Jefferson, hingga Woodrow Wilson. Tetapi selalu gagal bahkan menyebabkan Abraham Lincoln dibunuh dalam konteks konflik dolar ini. Jadi, ini pertarungan klasik yang tidak pernah selesai,” ujar John Mempi dikutip redaksi, Jumat, 23 Januari 2026.

Ia mengatakan saat ini Trump secara terbuka menantang The Fed dan Ketua The Fed Jerome Powell. Trump disebut ingin memindahkan kewenangan kebijakan moneter dari bank sentral ke Departemen Keuangan AS.


“Dia (Trump) ingin memindahkan kewenangan The Fed ke Department of Treasury. Itu perlawanan terbuka,” tegasnya.

John Mempi kemudian menarik paralel dengan Indonesia. Menurutnya, dinamika serupa saat ini terjadi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, dan menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki kecenderungan sejalan dengan Trump dalam melihat relasi bank sentral dan pemerintah.

“Nah, di Indonesia pun terjadi perlawanan itu, antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Artinya, Prabowo sejalan dengan Trump,” ujarnya.

Ia melihat peluang Trump memenangkan pertarungan berada di atas angin sebab kekuatan bank sentral AS tidak lagi seperti era Bretton Woods dan petrodolar. Menurutnya, dominasi The Fed dahulu bertumpu pada fiat money dan pencetakan dolar, namun kini menghadapi tantangan besar dari digitalisasi keuangan dan kripto.

“Dulu tidak ada saingan seperti Bitcoin. Sekarang ada. Itu sebabnya posisi The Fed tidak sekuat dulu,” katanya dalam video di TikTok akun salamuddin.daeng.

Selain itu, tambahnya, kredibilitas dolar saat ini mulai tergerus oleh sistem pembayaran alternatif seperti QRIS serta penggunaan mata uang lain dalam perdagangan antarnegara.

“Sekarang dolar tidak lagi kredibel seperti dulu. Rusia sudah berdagang minyak dengan China menggunakan yuan. Dulu tidak ada yang berani begitu,” ujar Jhon Mempi.

"Dan kalau kita perhatikan dulu menghadapi (The Fed) secara politik, Trump sekarang menghadapinya dengan militer," tambahnya, membandingkan cara yang ditempuh Trump dengan presiden-presiden AS sebelumnya yang melakukannya secara politik.

Jika kewenangan moneter benar-benar dialihkan dari The Fed ke pemerintah, John Mempi memperingatkan dampaknya akan sangat besar. Perubahan kebijakan dolar sebagai mata uang cadangan global (reserve currency) akan berdampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Kalau itu terjadi, struktur keuangan dunia akan berubah secara fundamental,” tegasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya