Wacana Pemberantasan Praktik ‘Goreng Saham’ Disambut Baik Pelaku Usaha

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta otoritas pasar modal untuk lebih dulu memberantas praktik “goreng saham” sebelum melangkah ke rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hal itu disampaikan Purbaya mengingat pembenahan fundamental pasar menjadi hal krusial agar perubahan struktur kepemilikan bursa tidak menimbulkan risiko baru bagi investor. 

“Kalau pandangan saya sih, beresin dulu 'tukang goreng-goreng' itu baru demutualisasi," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026. 

Wacana ini kemudian membuka harapan untuk menyelesaikan beberapa polemik dalam kepemilikan saham suatu perseroan oleh masyarakat.

Misalnya, seperti yang terjadi pada kepemilikan saham PT. Blue Bird Tbk. Di mana penjualan saham perusahaan ke masyarakat terjadi usai adanya perubahan saham cukup oleh 43 persen pemegang saham yang kemudian mengambil alih saham milik pemegang saham lain. 

“Kepemilikan saham yang sudah disahkan Kementerian Kehakiman dengan nomor pengesahan No. C2-6967.HT.01-04.Th.92 dapat diabaikan. Inilah yang terjadi,” ucap mantan direksi PT Blue Bird Tbk, dr Mintarsih A. Latief kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026. 

Akibatnya, saat ini banyak masyarakat yang belum tahu ada dua Blue Bird, yakni PT Bluebird Tbk dan PT Blue Bird Taxi.

“Tidak lebih dari perusahaan dalam perusahaan PT Blue Bird Taxi dengan susunan kepemilikan saham yang berbeda tanpa mengikuti prosedur yang legal,” ungkapnya. 

Ia menganggap praktik tersebut tak ubahnya seperti ‘goreng saham’ yang dimaksud Menkeu Purbaya. Hal itu menyebabkan  

Mintarsih pun mendukung penuh langkah Purbaya demi terwujudnya praktik penjualan saham ke masyarakat yang tidak merugikan investor.