Berita

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwandi pada diskusi publik Infobank di St. Regis, HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Foto: Tangkapan layar Youtube)

Hukum

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakan hukum yang gencar dilakukan oleh aparat pemerintahan, ternyata tidak otomatis membuat indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwandi dalam diskusi publik Infobank di St. Regis, HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 22 Januari 2026.

“Penegakan hukum gencar dilakukan, upaya refresif dilakukan, membuat orang takut juga, membuat juga para bankir takut juga, tetapi kemudian itu tidak menunjukkan angka persepsi korupsi kita, indeks persepsi korupsi kita itu naik,” kata Pujiyono.


Pujiyono mengungkapkan, dalam konteks ukuran penegakan hukum, jika dilihat pertandanya, Indonesia terbilang tidak bagus-bagus betul, atau belum masuk kategori negara yang taat dalam penegakan hukum.

“Sebagai negara yang kuat, yang tertib dalam penegakan hukum, ukurannya kita di angka-angka middle lah, di angka 53-58," kata Pujiyono.

Dalam diskusi bertajuk “Apakah Kredit Macet Bank Milik Negara Harus Dipidanakan dan Dianggap Merugikan Negara”, dia menyebutkan dari segi tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate government/GCG), indeks persepsi korupsi merupakan salah satu tolak ukurnya.

“Kalau dalam konteks good corporate government itu salah satu ukuran yang paling penting adalah CPI (atau) Corruption Perception Index," kata Pujiyono.

“Jadi (Indeks persepsi korupsi Indonesia di dunia itu di angka) 30-an, pernah di angka 40 tapi kemudian turun lagi 33 dan terakhir adalah 37,” sambungnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya