Berita

Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto. (Foto: YouTube Sabrang MDP Official)

Hiburan

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

KAMIS, 22 JANUARI 2026 | 02:22 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pelantikan Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe Letto sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menimbulkan polemik di publik khususnya kaum Maiyah, sebutan masyarakat yang mengikuti konsep dan gerakan sosial-budaya-religius yang dipelopori Cak Nun dan Kiai Kanjeng.

Melalui kanal YouTube Sabrang MDP Official, Noe menjelaskan alasan mengenai dirinya masuk ke sistem (negara) saat ini.

Mengutip pernyataan sang ayah, Emha Ainun Najib alias Mbah Nun atau Cak Nun, vokalis Grup Band Letto ini membeberkan perbedaan arti negara, bangsa dan pemerintahan.


“Si Mbah (Cak Nun) sendiri dari dulu pernah ngomong  mana yang negara, mana yang pemerintah, itu harus dipisahkan secara jelas. Dan ini posisinya jelas, bahwa saya masuknya pada posisi negara, bukan pada posisi pemerintah. Argumennya apa saya masuk sistem? Ya saya masuk sistem yang dilahirkan oleh bangsa. Pada posisi berdiri, pada posisi negara, bukan pada posisi pemerintah,” ujar Noe dikutip redaksi, Rabu malam, 21 Januari 2026.

Ia pun meyakinkan bahwa posisinya saat ini tidak bisa ditekan secara politik oleh pihak manapun. Pria kelahiran 10 Juni 1979 ini juga menganggap wajar kritik dan sikap skeptis dari masyarakat terhadap dirinya.

“Ada yang ngomong ‘lapar mas, butuh jabatan’ wajar sih ada yang ngomongin kayak gitu, sangat-sangat wajar kalau khawatirnya seperti itu,” jelas Noe.

Menurut dia, menjabat sebagai Tenaga Ahli DPN juga tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di Maiyah dalam hal memberikan masukan dan gagasan terkait situasi di negara.

“Jadi yang saya pandang adalah kita masuk sistem negara di dalam bangsa,” pungkasnya. 

Sebelumnya ia masuk dalam daftar 12 Tenaga Ahli DPN yang dikukuhkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berdasarkan Keputusan Ketua Harian DPN Nomor KEP/3/KH/X/2025 pada Sabtu, 17 Januari 2026.            


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya