Pelabuhan yang dikelola Pelindo. (Foto: Dokumentasi Pelindo)
POLITIK mata uang di negara berkembang seperti Indonesia sangat terkait dengan keseimbangan kepentingan yang saling bertentangan antara produsen vs konsumen terhadap nilai tukar dan antara penguatan kurs rupiah vs pelemahan kurs rupiah dalam mengelola volatilitas untuk stabilitas ekonomi makro Indonesia.
Dalam politik ekonomi Indonesia, penggunaan mata uang digunakan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi atau menjadi alat untuk mengendalikan inflasi, dan tentu saja semua strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh arah kondisi politik domestik yang dijalankan saat untuk stabilitas perekonomian domestik untuk mendukung pertumbuhan ekspor.
Strategi ini beroperasi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali seperti yang dilakukan Indonesia selama ini dengan cara melakukan intervensi untuk mencegah apresiasi kurs rupiah yang cepat, serta memastikan barang-barang ekspor Indonesia yang mayoritas merupakan komoditas sumber daya alam tetap kompetitif secara global.
Namun Indonesia untuk tetap mempertahankan nilai mata uangnya yang rendah untuk mendorong sektor ekspornya yang besar, tidak punya pengaruh besar untuk menciptakan surplus perdagangan yang konsisten, sebab di sisi lain produk-produk ekspor barang jadi dari industri di Indonesia hampir 70 persen berbahan baku impor seperti bahan baku industri tekstil, sepatu, otomotif dan makanan jadi dll
Karena salah satu cara untuk menghindari "Jebakan Dolar" dan mengurangi risiko dari tekanan keuangan AS, Indonesia harus meningkatkan penggunaan rupiah dalam perdagangan bilateral dan dengan negara-negara negara negara pengekspor minyak serta pengekspor bahan pangan di mana negara tersebut juga menjadi tujuan ekspor bahan baku dari Indonesia, misal dengan dalam keanggotaan BRICS.
Kedua Indonesia perlu melakukan perubahan dari pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada konsumsi. Dan berfokus pada ekonomi produktif seperti bertumbuhnya industri manufaktur yang berdampak juga pada pembukaan lapangan kerja .
Karena itu dibutuhkan untuk mewujudkan potensi ekonominya berfungsi secara penuh, Indonesia perlu memperdalam reformasi pasar keuangan, memungkinkan konvertibilitas rupiah yang lebih besar, dan meningkatkan efisiensi alokasi modalnya.
Selain untuk menunjang ini semua tentu saja kita harus melakukan kontrol modal yang ketat untuk mengelola arus modal dan memastikan kedaulatan moneter.
Ketiga tentu saja Danantara akan memainkan peran pentingnya sebagai badan investasi. Dengan cadangan devisa yang didapat dari surplus perdagangan dan menggunakan untuk investasi strategis, seperti pembangunan infrastruktur untuk menunjang tumbuhnya industri dan manufacturing.
Seperti pengembangan pembangunan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo sebagai transhipment hub internasional dibarengi dengan pengembangan pusat pusat industri dan manufacturing di Indonesia berorientasi ekspor.
Di mana pelabuhan ini akan berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro,serta berfungsi sebagai gerbang utama perdagangan internasional. Sehingga efeknya juga dapat menciptakan lapangan kerja dan keberadaan pelabuhan akan mendorong pembangunan regional, dan membuat ketertarikan masuknya serta mendorong investasi asing langsung (FDI), mengurangi biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan daya saing nasional
Ketersediaan Infrastruktur pelabuhan laut yang efisien, terintegrasi dengan industri dan lalu lintas pelabuhan kontainer yang cepat dan efisien, secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB). Di Indonesia, peningkatan efisiensi pelabuhan sangat penting untuk meningkatkan neraca perdagangan baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Dan dengan keberadaan pelabuhan modern yang efisien yang ditunjang sarana dan prasarana di darat yang berkualitas akan mengurangi total biaya logistik nasional bagi perusahaan, membuat ekspor suatu negara lebih kompetitif dan mengurangi biaya barang impor.
Dengan menurunkan biaya logistik nasional misalnya saja yang saat ini rata-rata biaya logistik nasional berada di kisaran 20-22 persen di Indonesia jika dapat sama dengan negara Malaysia, Vietnam dan Thailand di kisaran 12-13 persen bukan tidak mungkin akan berdampak pada Tingkat kesejahteraan Kaum Buruh Indonesia pada akhirnya.
*Penulis adalah Komisaris Pelindo
