Rapat Kerja Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor. (Foto: Humas DPRD Kota Bogor)
Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam rangka evaluasi anggaran Tahun 2026 serta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur yang dalam pengantarnya menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor pendidikan.
Menurut dia, evaluasi ini menjadi bagian strategis untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan Tahun 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bogor.
Dalam pembahasan anggaran, Komisi IV menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta program peningkatan mutu pembelajaran.
"Kami di Komisi IV DPRDKota Bogor, menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi peserta didik," tegas Fajar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 21 Januari 2026.
Selain evaluasi anggaran, rapat kerja juga membahas pelaksanaan SPMB yang telah berjalan. Komisi IV mencermati berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem, mekanisme zonasi, transparansi proses seleksi, hingga penanganan pengaduan masyarakat. Dalam forum tersebut, Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan untuk terus melakukan penyempurnaan sistem SPMB agar pelaksanaannya semakin objektif, adil, dan akuntabel.
Ketua Komisi IV menegaskan bahwa masukan dan catatan dari DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di Kota Bogor.
“Komisi IV berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik, orang tua, serta tenaga pendidik,” pungkasnya.
Rapat kerja berlangsung dalam suasana konstruktif dan dialogis, dengan adanya pemaparan dari Dinas Pendidikan serta tanggapan dan rekomendasi dari anggota Komisi IV.
Hasil rapat ini akan menjadi bahan tindak lanjut bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di bidang kesejahteraan rakyat, khususnya sektor pendidikan.
