Berita

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PAN Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu. (Foto: Tangkapan layar YouTube DPR)

Politik

Pasha Ungu Sorot Pelibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji

RABU, 21 JANUARI 2026 | 14:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Beredarnya informasi mengenai keterlibatan unsur TNI dan Polri menjadi petugas haji, disorot Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PAN Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu.

Pasha meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan penjelasan secara clear dan terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Menurut Pasha, informasi mengenai pelibatan aparat TNI-Polri perlu dijelaskan secara rinci, mulai dari sejauh mana keterlibatan tersebut, jumlah personel yang dilibatkan, hingga spesifikasi tugas yang dijalankan di lapangan.


“Ini sebenarnya sudah sampai di mana, soal petugas haji melibatkan kawan-kawan TNI Polri, jumlahnya berapa dan sebenarnya spesifikasinya di mana TNI Polri ini,” kata Pasha dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu 21 Januari 2026.

Kata Pasha, kejelasan diperlukan terkait unsur mana dari TNI atau Polri yang dilibatkan, apakah dari satuan kesehatan, atau satuan tertentu lainnya.

Lebih jauh, Pasha mengapresiasi kesiapan petugas haji yang saat ini tengah menjalani bimbingan teknis (bimtek). Menurutnya, pembinaan yang dilakukan telah membentuk mental dan kesiapan petugas secara optimal.

“Kami secara pribadi, PAN, memberikan dukungan penuh bilamana memang ada keterlibatan fungsi TNI Polri,” kata Pasha. 

Pasha melanjutkan, ada hal penting dari aspek perlindungan dan advokasi hukum bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

“Kalau masyarakat yang terlibat dengan persoalan-persoalan hukum di sana Pak, harus mengadu ke mana? Apakah tentara yang terlibat di sana sebagai petugas, apakah polisi, atau pihak imigrasi, atau mungkin dari konsulat atau kedutaan?” pungkas Pasha.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya