Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Pemulihan sektor pertanian pascabencana dinilai menjadi kunci menjaga target swasembada pangan nasional.
Maka dari itu, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran di luar alokasi APBN 2026 yang sudah tersedia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bencana alam di sejumlah wilayah berdampak langsung terhadap lahan produksi dan berpotensi menekan capaian pangan jika tidak segera ditangani.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026, Amran menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp1,49 triliun yang bersumber dari APBN 2026.
Anggaran Rp1,49 triliun tersebut, kata Amran, dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alat dan mesin pertanian tanpa pupuk dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.
"Alokasi bantuan-bantuan tersebut kami prioritaskan pada wilayah-wilayah yang paling terdampak di ketiga provinsi, khususnya lahan sawah yang rusak ringan, sedang,” bebernya.
Namun, menurut Amran, kebutuhan pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana masih jauh lebih besar.
Ia memperkirakan diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk pemulihan sektor pertanian di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat yang harus dilakukan secara komprehensif.
Amran menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu difokuskan pada rehabilitasi sawah senilai Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, pakan ternak Rp262,8 miliar, sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dasar penunjang dan kebutuhan lain sebesar Rp291 miliar.
Ia menekankan bahwa dukungan anggaran tambahan diperlukan agar pemulihan pascabencana berjalan seiring dengan program prioritas pangan.
"Untuk itu, diperlukan dukungan tambahan anggaran di luar kapasitas yang ada saat ini, mengingat program-program prioritas lainnya dalam rangka mencapai dan menjaga swasembada pangan berkelanjutan harus tetap berjalan," pungkas Amran.
