Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Eksekutif, dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim. (Foto: Tim Media PKB)
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Tahap II bagi calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia yang berlangsung pada 9-14 Januari 2026.
Ketua DPP PKB Bidang Pengelolaan Organisasi, Eksekutif, dan Legislatif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, menjelaskan UKK Tahap II difokuskan untuk mendalami secara komprehensif potensi kepemimpinan kader PKB yang diproyeksikan memimpin DPW di masing-masing daerah.
“UKK ini kami rancang dalam dua tahapan besar, yaitu uji kelayakan dan uji kompetensi. Pada tahap awal, kami mengukur potensi dan kompetensi kepemimpinan kader secara objektif dan ilmiah,” ujar Gus Halim, Senin, 12 Januari 2026.
Ia menjelaskan, pengukuran tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari karakter kepemimpinan, kemampuan kerja sama, cara menghadapi tantangan, hingga kapasitas manajerial dan komunikasi. Seluruh proses dilakukan menggunakan instrumen yang bersifat saintifik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
“Dari hasil itu, kami lakukan pendalaman tahap kedua yang lebih spesifik dan personal. Karena itu UKK Tahap II membutuhkan waktu relatif panjang, enam hari penuh, agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar representatif terkait kelayakan kader untuk ditugaskan sebagai Ketua DPW,” jelasnya.
Menurut Gus Halim, indikator penilaian pada UKK Tahap II jauh lebih mendalam dibanding tahap pertama. Jika pada tahap awal fokus pada aspek psikologi kepribadian, psikologi sosial, kemampuan analisis, dan komunikasi, maka tahap kedua menitikberatkan pada gaya kepemimpinan kader.
“Misalnya, apakah gaya kepemimpinannya cenderung teokratik, demokratis, atau model lainnya. Kami memahami tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling benar. Yang terpenting adalah kesesuaian dengan kondisi sosial, budaya, dan tantangan daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia mencontohkan, wilayah seperti Papua memiliki karakter dan dinamika masyarakat yang membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda dibanding daerah lain. Karena itu, kesesuaian gaya kepemimpinan dengan konteks lokal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam UKK Tahap II.
“Di sinilah fungsi penting UKK tahap dua, agar kami bisa menyimpulkan secara objektif bahwa kader A atau B memang layak dan tepat untuk menjadi Ketua DPW PKB di daerah tertentu,” katanya.
Gus Halim menambahkan, hasil UKK Tahap II belum menjadi keputusan final. Setelahnya, akan digelar rapat Tim Koordinator DPP PKB dengan mempertimbangkan berbagai masukan, baik dari internal DPP, DPW, maupun dari masyarakat.
“Kami menerima banyak sekali masukan dari masyarakat yang kami hargai dan apresiasi. Masukan itu bukan hanya soal figur personal, tetapi juga terkait kebutuhan daerah dan tantangan yang dihadapi, sehingga PKB dapat menugaskan pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh daerah,” pungkasnya.
