PDIP Luncurkan Gerakan "Jati Diri Soekarno" untuk Perangi Korupsi

PDIP meluncurkan sistem pencegahan korupsi internal yang sistematis. Ini bagian dari mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih atau good government di internal partai politik melalui gerakan yang dinamakan “Jati Diri Soekarno”.

Nama tersebut merupakan singkatan dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia, yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme, anti penyelewengan di seluruh jenjang kepengurusan.

"Kaderisasi partai akan memperkuat nilai-nilai antikorupsi melalui gerakan 'Jati Diri Soekarno'. Jati Diri merupakan singkatan dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia yang akan diturunkan dari nilai-nilai nasionalisme, anti penyalahgunaan wewenang dan ideologi Bung Karno sebagai proklamator dan Presiden Pertama RI," kata Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham saat membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gerakan ini mencakup pendidikan antikorupsi bagi seluruh kader, terutama mereka yang menduduki jabatan publik. 

PDIP juga berkomitmen membangun sistem anti politik uang dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana politik. Hasto menekankan bahwa partai tidak akan mentoleransi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

"Rakernas I Partai berkomitmen membangun pencegahan korupsi dan good government di internal partai politik, yang meliputi pendidikan antikorupsi untuk seluruh kader partai, terutama yang menduduki jabatan publik, pembangunan sistem anti politik uang, penguatan akuntabilitas pengelolaan dana politik, rekrutmen politik yang transparan dan objektif," ungkap Jamaluddin.

Selain sistem pencegahan, PDIP juga menetapkan aturan disiplin yang ketat bagi para kadernya yang duduk di eksekutif maupun legislatif. Jamaluddin secara eksplisit menyebutkan larangan bagi pejabat publik dari unsur partai untuk menggunakan wewenang mereka di luar kepentingan rakyat.

"Partai menetapkan larangan yang tegas bagi kader yang menjadi pejabat publik untuk menyalahgunakan wewenang, dan memastikan kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil," pungkasnya.