Berita

Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzakki Kholis (Foto: Istimewa)

Hukum

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

SENIN, 12 JANUARI 2026 | 13:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Kiai Muzakki Kholis, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Senin, 12 Januari 2026, di Gedung Merah Putih KPK. Muzakki Kholis tercatat telah hadir sejak pukul 09.25 WIB.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis, 8 Januari 2025.


Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan kerugian keuangan negara, yang hingga kini masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut, Fuad Hasan, serta Gus Alex hingga Februari 2026.

Kasus ini berawal dari pembagian tambahan 20 ribu kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan aturan, kuota haji seharusnya dibagi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus. Namun, tambahan kuota tersebut justru dibagi masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan haji khusus, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya