Logo Google (Foto: RMOL/Reni Erina)
Google akhirnya angkat bicara terkait polemik pengadaan Chromebook di Indonesia yang menyeret nama perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut. Klarifikasi resmi disampaikan melalui blog perusahaan, setelah sebelumnya Google memilih tidak memberikan komentar publik.
Pernyataan ini muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan dan dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook yang dikaitkan dengan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Google menyebut klarifikasi ini perlu disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di ruang publik.
Dalam penjelasan di blog resminya yang dikutip redaksi di Jakarta, 12 Januari 2026, Google menegaskan perusahaan tidak pernah menjual perangkat Chromebook kepada pemerintah Indonesia.
Peran Google disebut terbatas pada pengembangan dan pemberian lisensi sistem operasi ChromeOS serta layanan pengelolaan perangkat pendidikan, yakni Chrome Education Upgrade (CEU).
Google menekankan Chromebook tidak diproduksi atau dijual langsung oleh perusahaan kepada pengguna akhir. Pengadaan perangkat sepenuhnya dilakukan oleh produsen perangkat asli (OEM) independen dan mitra lokal melalui mekanisme pengadaan pemerintah.
CEU dijelaskan sebagai sistem pengelolaan dan keamanan perangkat yang memungkinkan sekolah dan kementerian mengatur penggunaan Chromebook secara terpusat, mulai dari penyaringan konten hingga pengamanan perangkat jika hilang, guna melindungi aset publik.
Terkait fungsi, Google menyebut Chromebook dirancang untuk kebutuhan sekolah, termasuk di wilayah terpencil, dan tetap dapat digunakan secara offline. Perangkat ini diklaim telah memenuhi regulasi Kementerian Pendidikan dan digunakan sebagai sarana TIK pendidikan di berbagai negara. Di Indonesia, Chromebook disebut telah digunakan oleh jutaan siswa dan pendidik di lebih dari 80.000 sekolah.
Google juga membantah adanya konflik kepentingan terkait investasi perusahaan terhadap entitas yang berhubungan dengan Gojek. Investasi tersebut, menurut Google, dilakukan pada periode 2017-2021, sebagian besar sebelum Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan tidak memiliki kaitan dengan kebijakan pengadaan teknologi pendidikan.
Perusahaan menegaskan tidak pernah menawarkan atau memberikan imbalan kepada pejabat publik terkait penggunaan produk Google. Seluruh proses pengadaan, kata Google, berada di bawah kendali kementerian dan dilakukan secara kompetitif melalui pemasok lokal.
Selain klarifikasi tersebut, Google menegaskan komitmen jangka panjangnya terhadap pengembangan pendidikan dan transformasi digital di Indonesia. Sejumlah program disoroti, mulai dari Bangkit yang telah melatih puluhan ribu mahasiswa, hingga pelatihan ratusan ribu guru melalui Gemini Academy dan sertifikasi internasional Gemini Certified Educator.
“Komitmen kami terhadap Indonesia telah dimulai jauh sebelum kepemimpinan saat ini maupun keputusan pembelian tertentu,” tulis Google.
Google menutup pernyataannya dengan menegaskan dukungan terhadap transformasi digital Indonesia, seraya menjunjung prinsip transparansi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
