Seharusnya Demokrat Menolak Pilkada Lewat DPRD

PARTAI Demokrat balik badan. Mendukung usulan beberapa partai terkait Pilkada lewat DPRD. Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. 

Tidak dilibatkan rapat koalisi di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lhadalia, membuat Demokrat grogi juga. Demokrat diganti PKB.

Padahal, PKB masuk belakangan, Demokrat sejak awal. Tapi Presiden Prabowo Subianto tak ada sentil Demokrat dalam retret kabinet di Hambalang, kemarin. Yang disentil justru PKB. 

"PKB perlu diawasi," kata Presiden Prabowo.

Berarti, yang resmi menolak usulan Pilkada lewat DPRD baru PDIP. Demokrat seharusnya menolak juga. 

Sebab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang dulu mengeluarkan Perppu, usai UU Pilkada lewat DPRD, disahkan DPR. Demokrat tidak konsisten.

Kenapa Demokrat berubah? Sepuluh tahun lalu dan sekarang sebetulnya sama saja. Publik tetap mendukung Pilkada secara langsung. 

Elite tak setuju karena itu menyulitkan mereka. Kalau ada jalan mudah, kenapa harus memilih jalan susah? Pemilihan langsung politik berbiaya tinggi.

Feeling saya Pilkadal lewat DPRD tak akan pernah disetujui. Tapi usulan ini tetap didorong, termasuk oleh Gerindra, untuk menguji kesetiaan partai koalisi. Partai yang ingin cari keuntungan politik sendiri akan terlihat.

Usulan Pilkada lewat DPRD ini paling mudah melihat kesetiaan partai koalisi. Ia akan membelah masyarakat versus elite. Alasannya juga sama-sama kuat. Artinya, tak dibuat-buat. Pilkada langsung bukan nihil masalah.

Mungkin karena itu Demokrat cepat sekali mengubah sikapnya. Ia tahu sedang diuji. 

Kesulitan juga Demokrat mencari alasan. Juru bicaranya yang biasa lincah, jadi tersendat-sendat. Demokrat seperjuangan dengan PDIP.

Tiba-tiba saja, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada usulan soal Pilkada lewat DPRD. DPR belum akan membahas UU Pilkada. Nah, loh. Ini strategi politik tingkat tinggi, ya?

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting