Tata Kelola APBN 2025 Pakai Metode Warung

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, dinilai amburadul oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), lantaran bunga utang berjalan dibayar dengan kembali berhutang.

Hal tersebut diungkap Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 11 Januari 2026.

Sosok yang kerap disapa Huda itu menjelaskan, beban utang yang semakin tinggi dapat dilihat dari nilai Keseimbangan Primer yang tercatat mengalami pemburukan, dengan nilai minus Rp180,7 triliun atau setara dengan 285,3 persen dibandingkan APBN 2024.

"Padahal di tahun 2024, keseimbangan primer hanya -Rp20,7 triliun. Artinya pemerintah harus menambah hutang lebih banyak untuk membayar bunga utang tahun berjalan. Pengelolaan APBN 2025 dilakukan dengan metode warung, asal-asalan, dan tidak sustain," ujar dia.

Menurut Huda, tata kelola APBN yang tidak pruden tersebut dilakukan sebagai akibat dari upaya realisasi visi misi Presiden Prabowo Subianto, yang khususnya tertuang dalam satu program unggulannya yaitu makan bergizi gratis (MBG).

"Ambisi Prabowo dengan memaksakan MBG, berbuah buruk pada APBN dengan peningkatan defisit anggaran yang akan menambah beban hutang," urainya. 

Lebih lanjut, dia memperkiraka APBN akan semakin memburuk di 2026 apabila tata kelola yang diterapkan masih sama seperti tahun 2025 lalu, apalagi ditambah dengan mengupayakan program ambisius Presiden Prabowo.

"Jika dilakukan dengan manajemen keuangan seperti sekarang, program MBG tahun depan meningkat menjadi Rp335 triliun, akan menjadi penyebab runtuhnya kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan nasional," tuturnya. 

"Program MBG juga yang akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah yang sudah rapuh," demikian Huda mewanti-wanti.