Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda. (Foto: Dok Pribadi)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang berhasil direalisasikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendapat catatan kritis dari Center of Economic and Law Studies (Celios).
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menjelaskan, capaian APBN 2025 yang telah diumumkan beberapa hari lalu oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mempertontonkan minus di beberapa sektor benar-benar terjadi.
"Realisasi Penerimaan mengalami penurunan sebesar -3,3 persen dan hanya 91,7 persen dibandingkan dengan APBN 2024," ujar Huda kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 11 Januari 2026.
Dia menuturkan, penurunan tersebut disumbang oleh kinerja penerimaan pajak yang mengalami shortfall, lantaran tercatat realisasi penerimaan pajak hanya 87,6 persen, turun Rp14 Triliun atau 0,7 persen dibandingkan tahun 2024.
"Penurunan ini mengisyaratkan kinerja perpajakan pemerintahan Prabowo sangat buruk," sambungnya menyebutkan,
Masa setahun pemerintahan Prabowo-Gibran sudah berjalan, namun Huda memandang anggaran 2025 yang sudah menyesuaikan dengan program prioritas Presiden mulai dari makan bergizi gratis hingga pemeriksaan kesehatan gratis, justru membuat tekor APBN.
Pasalnya, penerimaan pajak yang buruk disumbang oleh penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBm) yang turun hingga 4,6 persen atau turun Rp38,3 triliun.
"Penurunan tersebut mengkonfirmasi terkait daya beli yang sedang melemah sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang terus melemah. Begitu juga dengan PPh Badan yang mengalami penurunan 4,3 persen," urai Huda.
"Geliat industri di tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan penerimaan pajak memberikan gambaran anomali terkait perekonomian kita yang melemah," sambungnya menegaskan.
Dengan realisasi penerimaan yang jeblok, Huda juga mendapati belanja negara justru mengalami kenaikan sebesar 2,7 persen atau Rp91,7 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat baik kementerian/ lembaga hingga 129,3 persen dibandingkan APBN 2024.
"Terdapat kenaikan hingga Rp176,4 triliun. Kenaikan tersebut didapatkan dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp51,5 triliun," jelasnya.
Oleh karena itu, dia menyimpulkan beban APBN 2025 semakin memberatkan pemerintah, mengingat penerimaan negara minus namun di sisi yang lain pemerintah berbelanja cukup banyak sehingga berakibat pada melambungnya utang.
"Akibat kondisi penerimaan yang jeblok namun belanja negara yang masih tumbuh, defisit APBN semakin melebar. Pada outlook APBN 2025, rasio defisit APBN terhadap GDP diprediksi mencapai 2,78 persen. Pada realisasi per 31 Desember, rasio defisit APBN terhadap GDP melebar menjadi 2,92 persen," bebernya.
"Kondisi tersebut hanya berjarak 0,08 persen dengan ambang batas 3 persen sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketika melebihi ambang batas, pemerintah melanggar UU," demikian Huda menambahkan.
