Warga Myanmar mengikuti pemilu 2026 (Foto: Reuters)
Warga Myanmar pada Minggu, 11 Januari 2026 kembali mendatangi tempat pemungutan suara untuk mengikuti tahap kedua pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintahan militer.
Pemungutan suara berlangsung di tengah konflik bersenjata yang masih meluas dan kritik internasional yang menyebut pemilu tersebut sebagai upaya junta melegitimasi kekuasaan mereka.
PBB, negara-negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia menilai pemilu ini tidak bebas dan tidak adil. Mereka menyebut proses tersebut tidak kredibel karena berlangsung tanpa keterlibatan oposisi yang sesungguhnya.
Pada tahap pertama pemilu yang digelar 28 Desember lalu, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer meraih kemenangan telak dengan memenangkan 90 dari 102 kursi DPR yang diperebutkan.
Namun, tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 52,13 persen, jauh lebih rendah dibanding pemilu 2015 dan 2020.
Tahap akhir pemilu dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari 2026, dengan pemungutan suara di 265 dari total 330 kota, termasuk wilayah yang tidak sepenuhnya dikuasai junta.
Pemerintah militer mengklaim pemilu akan membawa stabilitas politik dan masa depan yang lebih baik bagi Myanmar, yang kini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terparah di Asia
“Dalam tahap pertama pemilu, sejumlah besar suara diberikan, menunjukkan bahwa rakyat memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,” ujar pemimpin junta Min Aung Hlaing, seperti dikutip dari Reuters, Minggu, 11 Januari 2026.
Myanmar telah dilanda perang saudara sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021 dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian.
Kudeta tersebut memicu perlawanan bersenjata di berbagai wilayah negara berpenduduk sekitar 51 juta jiwa itu.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi, yang memenangkan pemilu 2020, telah dibubarkan bersama puluhan partai anti-junta lainnya karena tidak mendaftar dalam pemilu kali ini.
Kelompok pemberontak juga menolak ikut serta, sehingga hampir tidak ada oposisi yang berarti.
Menurut data Armed Conflict Location & Event Data Project, sedikitnya 16.600 warga sipil tewas sejak kudeta, sementara PBB memperkirakan 3,6 juta orang mengungsi.
