Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Politik

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

MINGGU, 11 JANUARI 2026 | 08:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, meyakini nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan turut disebut dalam pengusutan kasus dugaan penyimpangan kuota haji 2024. 

Namun demikian, ia meragukan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Jokowi dalam perkara tersebut.

“Saya meyakini, seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dalam kasus kuota haji ini nama Jokowi akan disebut berkali-kali. Tapi saya juga meyakini, KPK tak akan pernah punya nyali untuk memanggil Jokowi,” ujar Islah lewat akun X miliknya, dikutip, Minggu, 11 Januari 2026.


Islah mengungkapkan, dirinya akan membeberkan berbagai temuan dan analisis terkait kasus kuota haji dalam sebuah podcast pekan depan. Paparan tersebut, kata dia, merujuk pada dokumen yang disebut sebagai Buku Putih Kuota Haji 2024.

“Saya akan bercerita tentang isi ‘Buku Putih Kuota Haji 2024’ ini dalam suatu podcast minggu depan,” kata Islah.

Ia menegaskan, terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu dijawab secara terbuka, termasuk dugaan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan pihak swasta bernama Maktour dalam pengelolaan kuota haji.

“Apa kaitannya dengan Jokowi dan Maktour? Penetapan tersangka untuk Gus Yaqut sebenarnya untuk menyelamatkan siapa?” ujarnya mempertanyakan.

Islah juga menyinggung kemungkinan adanya hubungan antara kasus kuota haji dengan dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mencuat beberapa waktu lalu.

“Apakah ada kaitannya dengan konflik di PBNU bulan lalu?” imbuhnya.

Lebih lanjut, Islah menyoroti dakwaan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, yang disebut membuat kebijakan yang menguntungkan pihak lain. Namun, menurutnya, sosok yang diuntungkan tersebut belum pernah diungkap secara jelas ke publik.

“Siapakah pemain utamanya dan siapa yang mengeruk keuntungan dalam kasus kuota haji? Gus Yaqut didakwa membuat kebijakan yang dapat menguntungkan orang lain, siapakah orang lain itu?” tegasnya.

Islah memastikan akan membuka seluruh analisis dan temuannya secara terbuka kepada publik. Ia mengajak masyarakat untuk tidak takut menyuarakan kebenaran meskipun berhadapan dengan kekuasaan.

“Tunggu minggu depan, saya akan bicara. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena yang benar maupun yang salah akan mati pada waktunya,” pungkas Islah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya