Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Megawati Soekarnoputri:

Rakyat Disingkirkan dan Alam Dikorbankan Demi Pembangunan

MINGGU, 11 JANUARI 2026 | 00:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya regulasi yang dinilai terlalu memanjakan konsesi besar hingga memicu bencana ekologis masif di berbagai wilayah Indonesia disorot Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Presiden ke-5 RI itu secara spesifik menghubungkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu dengan rentetan bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Menurutnya, banjir ekstrem dan longsor tersebut bukanlah peristiwa alam semata, melainkan dampak nyata dari perubahan fungsi lahan penyangga menjadi kawasan eksploitasi.


"Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," tegas Megawati dalam pidato peringatan HUT PDIP ke-53 dan pembukaan Rakernas I di Ancol, Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2026. 

Megawati menambahkan bahwa pembukaan hutan secara masif untuk tanaman monokultur telah menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap air, yang pada akhirnya menghantam kehidupan rakyat kecil di hilir yang tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Megawati menegaskan bahwa PDIP menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan namun mengabaikan keadilan ekologis. 

Ia mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno pada tahun 1946 tentang vitalnya keberadaan hutan bagi kehidupan bangsa. Baginya, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kemunduran bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujarnya. 

Kritik ini sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh kader PDIP, terutama yang berada di eksekutif dan legislatif, agar berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan kebijakan yang merusak bumi.

Lebih jauh, Megawati menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik tidak diukur dari jumlah kursi kekuasaan, melainkan dari keberpihakannya yang nyata terhadap rakyat dan kelestarian alam. 

Melalui Rakernas I ini, PDIP berkomitmen untuk memperkuat agenda strategis dalam menghadapi krisis ekologis global demi keselamatan masa depan bangsa.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya