Berita

Warga berada di depan rumah yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Silbolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (Foto: Antara)

Politik

Alokasi Anggaran Kemendagri Bukti Keseriusan Negara Pulihkan Sumatera

JUMAT, 09 JANUARI 2026 | 13:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggatan Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera didukung penuh Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan.

Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan yang meliputi Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara.

“Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Aher, Jumat, 9 Januari 2026.


Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, serta kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya. 
Infrastruktur ini dinilai vital untuk memastikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.

“Dalam konteks penganggaran tahun 2026, penting adanya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran," jelasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu menambahkan kolaborasi yang kuat akan mempercepat kebangkitan roda ekonomi daerah serta memastikan pelayanan publik di wilayah terdampak dapat segera pulih dan berfungsi optimal.

“Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” pungkasnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya