Berita

Warga berada di depan rumah yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Silbolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (Foto: Antara)

Politik

Alokasi Anggaran Kemendagri Bukti Keseriusan Negara Pulihkan Sumatera

JUMAT, 09 JANUARI 2026 | 13:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggatan Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera didukung penuh Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan.

Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan yang meliputi Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara.

“Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Aher, Jumat, 9 Januari 2026.


Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, serta kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya. 
Infrastruktur ini dinilai vital untuk memastikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.

“Dalam konteks penganggaran tahun 2026, penting adanya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran," jelasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebut pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu menambahkan kolaborasi yang kuat akan mempercepat kebangkitan roda ekonomi daerah serta memastikan pelayanan publik di wilayah terdampak dapat segera pulih dan berfungsi optimal.

“Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” pungkasnya.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya