Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Defisit APBN Melebar, Purbaya: Saya Bisa Bikin Nol tapi Ekonomi Morat-Marit

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 16:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini melampaui defisit APBN 2024 sebesar Rp509,1 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB. Selain itu angka ini juga melewati target awal sebesar 2,53 persen PDB dan mendekati ambang batas aman 3 persen.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi fiskal countercyclical untuk menahan perlambatan ekonomi.


Ia menegaskan, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menekan defisit hingga nol persen, namun opsi itu tidak diambil karena berisiko terhadap perekonomian nasional.

"Defisitnya naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen, ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Sebetulnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa, saya potong anggarannya, tapi ekonomi morat-marit," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis 8 Januari 2026.

Meski defisit melebar, Purbaya memastikan posisi fiskal Indonesia tetap terjaga dan tidak melampaui batas yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa tumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung (defisit), kita pastikan di bawah 3 persen. ini adalah standar yang paling ketat," kata Purbaya.

Untuk diketahui defisit APBN sendiri mencerminkan kondisi di mana realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Sepanjang 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu anggaran.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya