Berita

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Dokumentasi Fraksi PKS)

Politik

Kampung Haji Didorong Segera Beroperasi

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 16:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keberhasilan Indonesia melalui Danantara dalam memenangkan lelang aset berupa hotel dan lahan di kawasan strategis Mekkah untuk pelayanan haji serta pengembangan Kampung Haji dan Umrah diapresiasi Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

“Alhamdulillah, melalui lobi intensif, termasuk oleh Presiden Prabowo, Indonesia kini memiliki aset sendiri di sekitar kawasan Masjidil Haram berupa hotel berkapasitas 1.461 kamar yang siap dimanfaatkan, serta 14 bidang tanah," katanya lewat keterangan tertulis di Jakarta, 8 Januari 2026.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu berharap dan mendorong agar hotel tersebut dapat mulai digunakan oleh jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026.


Politikus PKS ini menjelaskan selama ini sebagian jamaah haji Indonesia masih menempati hotel musiman yang hanya beroperasi saat musim haji dengan fasilitas terbatas.

Kondisi tersebut membuat bangunan Hotel Novotel Thakher yang sebelum diakuisisi Pemerintah RI merupakan hotel aktif dinilai layak dan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bagian dari layanan akomodasi jamaah.

Pemanfaatan hotel di kawasan Kampung Haji pada tahun ini dapat menjadi momentum awal untuk memperkenalkan kawasan tersebut kepada masyarakat Indonesia secara luas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa aset negara dikelola secara optimal dan bertanggung jawab.

Selain itu, Hidayat mengusulkan agar penamaan kawasan tersebut dikembangkan menjadi Kampung Haji dan Umrah. Dengan konsep tersebut, fasilitas yang tersedia tidak hanya melayani musim haji yang waktunya relatif singkat, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk jamaah umrah sepanjang tahun di luar musim haji. 

Dengan demikian, operasional kawasan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi haji, terlebih jumlah jamaah umrah dari Indonesia bisa mencapai hingga 10 kali lipat dibandingkan jamaah haji.

“Ke depan, Kampung Haji dan Umrah diharapkan berpotensi menjadi pusat layanan jamaah Indonesia yang berkelanjutan, mencakup tidak hanya akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan serta klinik atau rumah sakit," ungkapnya. 

"Oleh karena itu, kawasan ini idealnya tidak hanya aktif pada musim haji, melainkan juga berfungsi sepanjang tahun bagi jamaah umrah, agar manfaatnya maksimal, bermaslahat, dan menguntungkan bagi semua pihak terkait,” tutup HNW.




Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya