Menanti Sikap PKS: Tenggelam di Pelukan Kekuasaan atau Bersama Rakyat

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum menentukan arah pada usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinanti publik.

Direktur Eksekutif IndexPolitica Alip Purnomo menilai, PKS tengah berada dalam fase kalkulasi politik yang krusial. Partai pimpinan Al Muzzammil Yusuf ini dihadapkan pada pilihan antara keuntungan jangka pendek dalam lingkar kekuasaan atau konsistensi sikap untuk membangun modal politik jangka panjang.

“PKS sedang menghitung arah, memilih kenyamanan menabung uang dalam kekuasaan hari ini atau konsistensi sikap untuk menabung suara menuju Pemilu 2029,” ujar Alip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Januari 2026.

Secara matematis, posisi PKS tidak akan menentukan jika di barisan pendukung Pilkada DPRD. Koalisi pendukung kebijakan tersebut telah mengantongi suara yang cukup untuk memenangkan voting di parlemen, dengan atau tanpa PKS.

Karena itu, Alip menilai PKS secara politik lebih rasional mengambil posisi berseberangan.

“Bergabung dengan koalisi Pilkada DPRD tidak menambah nilai politik apapun bagi PKS. Sebaliknya, jika PKS bersama PDIP menolak kebijakan ini, mereka akan tampil sebagai kekuatan moral, partai yang berpihak pada rakyat dan menjaga marwah reformasi,” jelasnya.

Sikap ini juga akan berpotensi melahirkan konfigurasi politik baru yang menarik, yakni koalisi nasionalis?"religius dengan daya tarik elektoral kuat.

“Kalau mau simbolik, ini bisa disebut koalisi merah-putih sejati. PDIP dengan merahnya, PKS dengan putihnya," jelasnya.

“Publik sedang menunggu, apakah PKS akan tenggelam dalam pelukan kekuasaan, atau berdiri sebagai partai yang tetap kritis ketika demokrasi dibajak oleh kepentingan elite,” pungkasnya.

Saat ini mayoritas partai mendukung Pilkada dikembalikan melalui DPRD, mulai dari Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, hingga PAN. Sementara PDIP sudah tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.