Warisan Politik SBY Ditinggalkan AHY!

Keputusan Partai Demokrat mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai mencerminkan pergeseran sikap politik yang mengorbankan konsistensi historis partai demi kepentingan kekuasaan saat ini.

Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai langkah Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpotensi berbenturan dengan warisan politik Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ini pilihan rasional secara jangka pendek, tapi mahal secara simbolik,” ujar Arifki dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 8 Januari 2026.

Ia mengingatkan, pada 2014 SBY secara tegas menolak Pilkada melalui DPRD dengan menerbitkan Perppu demi mempertahankan mekanisme Pilkada langsung sebagai bagian dari komitmen demokrasi elektoral.

Menurut Arifki, perubahan sikap Demokrat saat ini bukan sekadar koreksi kebijakan, melainkan keputusan strategis untuk menyesuaikan diri dengan arus besar koalisi pemerintahan.

Dengan mayoritas partai di parlemen mendukung Pilkada via DPRD, ruang manuver Demokrat untuk mengambil posisi berbeda memang semakin sempit. Namun, konsekuensinya tidak kecil.

“Yang dipilih adalah tetap berada di lingkar kekuasaan, meski harus membayar harga berupa pudarnya kesinambungan sikap politik masa lalu,” tegas Direktur Eksekutif Aljabar Startegic Indonesia ini.

Arifki berpendapat tanpa narasi politik yang kuat dan penjelasan terbuka kepada publik, dukungan Demokrat terhadap Pilkada lewat DPRD berisiko dibaca sebagai pelepasan nilai historis yang selama ini menjadi pembeda partai.

“Secara jangka pendek Demokrat aman berada di barisan mayoritas. Tapi secara jangka panjang, partai ini harus menjawab satu hal: apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan,” pungkasnya.