Berita

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam. (Foto: YouTube CNN)

Politik

Laporkan Akun Pemfitnah SBY, Demokrat Tidak Ingin Demokrasi Terdegradasi

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 01:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Demokrat melaporkan empat akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada polisi sebagai langkah pendidikan politik kepada masyarakat. 

Hal itu disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam dalam acara Head to Head With Elvira berjudul “Dituding Dalang Kasus Ijazah Jokowi, Demokrat Lapor Polisi” dikutip dari kanal YouTube CNN, Rabu malam, 7 Januari 2026. 

“Pembenaran terhadap fakta-fakta fitnah itu adalah sebuah proses yang justru akan mendegradasi kualitas demokrasi itu sendiri karena manipulasi informasi seolah dibenarkan, dianggap sebagai yang normal. Inilah yang kemudian kita ingin kikis sekaligus juga bagian dari pendidikan politik bahwa kita tidak main-main,” ucap Umam.


Empat akun yang dilaporkan Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, dan @KajianOnline, serta satu akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

Umam menegaskan bahwa materi dalam akun-akun bukan merupakan suatu kritik tetapi sudah menjurus kepada fitnah tanpa dasar.

“Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat sudah biasa untuk menerima kritik dan bahkan kritik-kritik yang membangun itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi dalam konteks tertentu juga kita akomodasi dalam konteks kebijakan publik. Tetapi di materi-materi ini bukan kritik, itu adalah fitnah,” jelasnya.

Lanjut Umam,  Partai Demokrat menegaskan bahwa SBY tidak pernah berada di belakang isu ijazah palsu Jokowi.

“Maka semua upaya untuk mengait-ngaitkan antara Pak SBY, Demokrat dengan isu ijazah Pak Jokowi, itu adalah fitnah dan tidak benar adanya,” tandas dia.


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya