Berita

Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari. (Foto: Instagram Astri Megatari)

Politik

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

RABU, 07 JANUARI 2026 | 21:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu instrumen penting pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Redaksi RMOL kembali mengulas LHKPN penyelenggara negara, kali ini milik Astri Megatari.

Astri Megatari resmi menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta sejak dilantik pada 24 Mei 2023. Ia bergabung bersama enam komisioner lainnya, yakni Dody Wijaya, Fahmi Zikrillah, Irwan Supriadi Rambe, Muhammad Tarmizi, Nelvia Gustina, dan Wahyu Dinata.

Berdasarkan data LHKPN yang diumumkan KPK, total harta kekayaan Astri tercatat hampir menembus Rp8 miliar. Dalam laporan yang disampaikan pada 3 Februari 2025 untuk periode tahun 2024, Astri melaporkan total kekayaan sebesar Rp7.933.750.000 dengan status verifikasi administratif lengkap.


Mayoritas harta Astri yang sebelum menjabat komisioner KPU DKI pernah bekerja di bagian Pusat Penerangan Kemendagri berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp5.983.750.000. Aset tersebut meliputi tanah seluas 900 meter persegi dan 9.535 meter persegi di Kabupaten Buleleng, Bali, serta tanah dan bangunan di Kabupaten Bekasi seluas 126 meter persegi dengan bangunan 200 meter persegi yang seluruhnya tercatat sebagai hasil sendiri.

Selain aset properti, Astri juga melaporkan kepemilikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero SUV tahun 2020 senilai Rp425.000.000. Ia turut mencatat harta bergerak lainnya sebesar Rp405.000.000, surat berharga senilai Rp1.380.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp200.000.000.

Di sisi kewajiban, Astri masih memiliki utang sebesar Rp460.000.000. Dengan demikian, total kekayaan bersih yang tercantum dalam LHKPN mencapai Rp7.933.750.000.

Dilihat dari tahunan, kekayaan Astri mengalami penambahan dibanding LHKPN tahun 2023 yang sebesar Rp6.933.750.000.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya