TAHUN pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih tepat dibaca sebagai tahun fondasi, bukan tahun pamer capaian. Pilihan ini mungkin tidak selalu populer di tengah ekspektasi publik yang tinggi, dan pendekatan yang berhitung.
Jangan terburu mengejar hasil jangka pendek, pemerintah memilih menata kekuatan politik dan pemerintahan terlebih dahulu—sebuah langkah awal yang menentukan arah kerja di tahun-tahun berikutnya.
Sepanjang tahun pertama pemerintahan, fokus utama Presiden Prabowo diarahkan pada penguatan stabilitas politik dan soliditas kabinet. Di parlemen, dukungan mayoritas partai politik terhadap pemerintah menciptakan stabilitas legislasi yang relatif kuat, sehingga potensi friksi yang kerap menghambat pengambilan keputusan strategis dapat ditekan.
Sementara itu, di kabinet, Presiden Prabowo menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dan fungsional. Evaluasi dilakukan, penyesuaian dilakukan, dan pesan yang ingin disampaikan konsisten: kabinet bukan sekadar etalase politik, melainkan mesin kerja pemerintahan.
Yang patut dicatat, penguatan stabilitas tersebut tidak dilakukan dengan membungkam demokrasi. Sepanjang tahun 2025, ruang publik tetap hidup. Demonstrasi berlangsung, kritik mengalir melalui media
mainstream maupun media sosial, bahkan seringkali dengan nada keras.
Fakta bahwa dinamika ini tetap berjalan menunjukkan bahwa stabilitas yang dibangun tidak identik dengan represi. Demokrasi tetap berfungsi sebagai mekanisme kontrol, bukan sekadar prosedur formal.
Dalam konteks ini lah, tahun pertama pemerintahan dapat dipahami sebagai fase penyelesaian fondasi. Negara menata ulang keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa ketika agenda besar mulai dijalankan, tidak ada hambatan struktural yang mengganjal dari dalam.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, arah kebijakan tampak bergerak menuju fase kerja sesungguhnya. Fokus utama diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan hingga 8 persen tentu bukan pekerjaan ringan. Namun pilihan ini mencerminkan satu keyakinan strategis bahwa tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat, pembangunan sektor lain akan selalu terbatas.
Ujian awal dari arah kerja ini sudah terlihat dalam peristiwa-peristiwa yang tidak direncanakan, seperti penanggulangan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Dalam situasi darurat, negara tidak diukur dari retorika, melainkan dari kecepatan koordinasi, kehadiran aparat, dan kesinambungan bantuan.
Respons pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa fondasi koordinasi politik dan birokrasi mulai berfungsi. Bukan tanpa kekurangan, tetapi cukup untuk memperlihatkan bahwa negara hadir ketika dibutuhkan. Inilah bentuk kerja nyata yang sering luput dari perdebatan politik sehari-hari.
Di sektor ekonomi, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan Indonesia masih berada di angka kisaran 5 persen. Angka ini mencerminkan stabilitas makro, tetapi belum cukup untuk menopang lompatan kesejahteraan yang lebih luas.
Di titik inilah Presiden Prabowo tampaknya ingin mengambil risiko kebijakan, mendorong pertumbuhan lebih agresif agar negara memiliki ruang fiskal yang memadai. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial tidak dapat dibangun hanya dengan niat baik atau retorika politik; semuanya membutuhkan kapasitas ekonomi yang nyata.
Namun pertumbuhan ekonomi memiliki logikanya sendiri. Ia tidak pernah datang secara merata sejak awal. Pertumbuhan membutuhkan fokus. Seperti anak panah, ia hanya bisa melesat jika ujungnya runcing.
Artinya, pada fase awal, pertumbuhan hampir pasti akan dinikmati lebih dahulu oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, keterampilan, jaringan usaha, atau kedekatan dengan pusat-pusat ekonomi dan kebijakan. Perbedaan antara yang “terjangkau” dan yang “belum terjangkau” akan muncul.
Di sinilah kedewasaan kebijakan diuji. Persoalannya bukan apakah ketimpangan awal itu terjadi—karena itu hampir pasti—melainkan bagaimana negara mengelolanya. Setelah pertumbuhan terbentuk, fase pemerataan harus menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.
Pemerataan diharapkan berjalan melalui kebijakan ekonomi dan keuangan yang lebih inklusif. Akses pembiayaan yang diperluas, peran perbankan yang lebih berpihak pada sektor produktif, serta penguatan UMKM, koperasi, dan usaha rakyat menjadi kunci. Pemerataan yang dimaksud bukan pembagian bantuan semata, melainkan perluasan kesempatan agar semakin banyak warga masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal dan produktif.
Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur tetap menjadi pengungkit penting. Konektivitas antarwilayah menurunkan biaya logistik dan membuka pasar baru. Infrastruktur pendidikan—termasuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru—merupakan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia.
Fasilitas kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan menjangkau pelosok memperkuat fondasi kesejahteraan sosial. Infrastruktur, dalam pengertian ini, bukan sekadar proyek fisik, melainkan alat mobilitas sosial.
Dalam jangka panjang, kesejahteraan ekonomi berkelindan erat dengan kualitas demokrasi. Masyarakat yang memiliki pekerjaan, penghasilan layak, dan rasa aman secara sosial cenderung menjalankan demokrasi secara lebih rasional. Pemilu tidak lagi sekadar ajang ledakan emosi, melainkan ruang adu gagasan.
Dari proses politik yang lebih matang inilah diharapkan lahir kepemimpinan yang lebih berkualitas.
Dari sisi penegakan hukum dan pertahanan, pemerintah juga mengirimkan sinyal ketegasan. Negara hadir sebagai penjaga ketertiban, penegak hukum, dan pelindung kedaulatan. Kepastian hukum dan stabilitas keamanan menjadi prasyarat penting bagi kepercayaan publik dan iklim investasi.
Namun catatan kritis tetap perlu diajukan. Konsolidasi kekuasaan yang terlalu nyaman berisiko mengurangi sensitivitas terhadap suara publik, terutama jika kritik mulai dianggap sebagai gangguan stabilitas. Demikian pula, dorongan pertumbuhan ekonomi yang terlalu menekankan angka berpotensi mengabaikan dimensi keadilan sosial jika mekanisme pemerataan tidak dijalankan dengan disiplin.
Tantangan terbesar Presiden Prabowo ke depan bukan hanya mencapai pertumbuhan tinggi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif, transparan, dan tidak menggerus kualitas demokrasi yang selama ini tetap hidup.
Pada akhirnya, tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya. Fondasi politik telah dibangun, ruang eksekusi terbuka lebar. Yang dipertaruhkan bukan lagi niat, melainkan konsistensi, keberanian mengambil risiko kebijakan, dan kesediaan untuk terus menerima koreksi publik.
Jika pertumbuhan ekonomi mampu berjalan seiring pemerataan dan demokrasi tetap dijaga, maka kesejahteraan rakyat bukan sekadar janji politik, melainkan arah perjalanan bangsa. Semoga....
Andi Akmal AmnurPemerhati Ekonomi dan Kebijakan Publik
