PDIP Tegas Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, meskipun mayoritas partai politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan tersebut.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan bahwa secara hitung-hitungan politik, raihan suara PDIP pada Pilpres 2024 lalu hanya 16 persen.

“Dengan enam partai sudah menyetujui maka secara matematika ya itu mereka akan berhasil mengusulkan dong,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu 7 Januari 2026.

Meski demikian, Deddy menilai dinamika politik belum selesai. Ia meyakini masih ada ruang perlawanan dari masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang tidak terwakili di parlemen.

“Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif,” tegas Anggota Komisi II DPR ini.

PDIP, lanjut Deddy, tetap konsisten mempertahankan Pilkada langsung karena merupakan hak rakyat yang tidak boleh dialihkan kepada elite politik di DPRD.

“Nah, kita tentu, kita tetap tegas, teguh, untuk agar pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD,” kata Deddy.

Sekadar informasi, ada enam parpol mendukung wacana Pilkada dipilih melalui DPRD, yakni Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, PAN, Partai Nasdem, Partai Demokrat. Sementara PKS masih mengkaji.