Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat diculik pasukan Amerika Serikat (Tangkapan layar RMOL dari siaran India Today)

Dunia

Swiss Bekukan Aset Maduro dan Kroninya

RABU, 07 JANUARI 2026 | 07:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Swiss membekukan aset-aset yang terkait dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan orang-orang dekatnya, menyusul penculikan dan penangkapan yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat di Caracas.

Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan kebijakan ini berdampak pada 37 orang, meski pemerintah tidak mengungkapkan nilai aset yang dibekukan. Langkah tersebut berlaku efektif segera dan akan berlangsung selama empat tahun.

Menurut pernyataan pemerintah, pembekuan ini bertujuan mencegah keluarnya aset yang diduga diperoleh secara ilegal, dan menjadi tambahan atas sanksi terhadap Venezuela yang sudah diberlakukan sejak 2018.


“Dewan Federal ingin memastikan bahwa aset yang mungkin diperoleh secara ilegal tidak dapat dipindahkan keluar dari Swiss dalam situasi saat ini,” demikian pernyataan resmi pemerintah Swiss, dikutip dari Reuters, Rabu 7 Januari 2026.

Swiss menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menyasar anggota pemerintahan Venezuela yang saat ini menjabat. Jika ditemukan aset yang terbukti diperoleh secara tidak sah, Swiss menyatakan siap mengembalikan dana tersebut untuk kepentingan rakyat Venezuela.

Pemerintah Swiss juga menilai situasi di Venezuela masih sangat tidak stabil, dengan berbagai kemungkinan perkembangan dalam beberapa hari dan pekan ke depan. Karena itu, Swiss menyerukan de-eskalasi dan penahanan diri, sekaligus menawarkan peran diplomatiknya untuk membantu mencari solusi damai.

Langkah pembekuan aset ini disebut sebagai tindakan pencegahan, dan diterapkan terhadap Maduro serta para sekutunya sebagai tokoh politik asing berisiko tinggi (foreign politically exposed persons).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya