Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB. (Foto: Dokumentasi PDIP)
PRESIDEN pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno terus mendengungkan perlawanan terhadap praktik neo-kolonialisme dan imperialisme (Nekolim). Dorongan itu kian masif ketika memasuki era demokrasi terpimpin pasca-Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
Di era tersebut, energi Indonesia juga fokus pada pembangunan poros ketiga melalui Gerakan Non Blok serta perjuangan merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Usai Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 1963, Pemimpin Besar Revolusi lantas memfokuskan perhatiannya untuk Ganyang Malaysia dalam propaganda Dwikora.
Tak hanya Malaysia, sang penggali Pancasila itu juga membidik negara-negara penyokong Malaysia seperti Inggris dan Australia, dan tentunya ada Amerika Serikat (AS) di belakangnya lagi.
Kendati sempat mesra dengan Negeri Paman Sam di era Presiden John F Kennedy, namun tudingan sebagai dedengkot Nekolim terus dilancarkan Bung Karno kepada Washington. Bahkan termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bermarkas di New York, juga menjadi sasaran Putra Sang Fajar dalam berbagai sindiran dan agitasinya.
Puncaknya, pada 7 Januari 1965, Indonesia secara resmi menyatakan keluar dari keanggotaan PBB. Berdasarkan catatan sejarah yang beredar, keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia menentang keras terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Bung Karno menilai pembentukan Federasi Malaysia sebagai praktik nekolim yang didukung negara-negara Barat.
Menurut pandangan pemerintah saat itu, PBB dianggap tidak bersikap netral dan cenderung memihak kepentingan negara-negara besar bahkan dicap sebagai sarang nekolim. Atas dasar tersebut, Indonesia memilih menarik diri dari PBB sebagai bentuk protes terhadap kebijakan organisasi internasional tersebut.
Pernyataan keluarnya Indonesia dari PBB diumumkan secara resmi kepada publik pada 7 Januari 1965. Indonesia ternyata menjadi negara satu-satunya yang pernah keluar dari organisasi yang berdiri pada 24 Oktober 1945 itu.
Meski demikian, Indonesia tetap menjalin hubungan internasional melalui jalur lain dan bahkan menggagas pembentukan organisasi alternatif bernama Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) yang bertujuan menghimpun negara-negara berkembang.
Kemudian CONEFO pun disebut-sebut sebagai tandingan PBB dalam mengurus permasalahan yang melanda dunia. Keputusan keluar dari PBB tidak berlangsung lama. Setelah terjadi perubahan situasi politik nasional, Indonesia akhirnya kembali bergabung dengan PBB pada 28 September 1966 tanpa harus melalui proses pendaftaran ulang.
Peristiwa 7 Januari menjadi catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia, mencerminkan sikap tegas dan independen dalam menghadapi dinamika politik internasional pada masa awal kemerdekaan.
Catatan sejarah itu juga masih relevan dengan kondisi hari ini, di mana PBB dianggap tidak berkutik pada serentetan peristiwa penjajahan yang terjadi. Sebut saja invasi Israel ke Palestina yang terus menjadi sorotan dunia. Teranyar, peristiwa invasi AS ke Venezuela juga menuntut sikap PBB dalam memberikan sanksi kepada keangkuhan Paman Sam. Namun hingga kini urung dilaksanakan.
