Berita

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Publika

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

RABU, 07 JANUARI 2026 | 01:53 WIB

MARI kita bedah kenapa Bahlil Lahadalia bisa menjadi "anak emas" di dua rezim (Jokowi dan Prabowo) meskipun penuh kontroversi.

Dari kacamata investigatif dan politik, posisi Bahlil bukan sekadar menteri biasa. Dia adalah "The Ultimate Fixer" atau eksekutor lapangan yang berani "kotor tangan" untuk kepentingan penguasa.

Berikut adalah bedah rekam jejak dan analisis kenapa dia begitu disayang elite:


Profil: Dari Sopir Angkot ke Puncak Kekuasaan (Narasi Zero to Hero)

Secara personal branding, kisah hidupnya "menjual". Lahir di Maluku, besar di Papua, pernah jadi supir angkot dan penjual kue. Ini narasi yang disukai politisi untuk menunjukkan keberpihakan pada "wong cilik".

Jalur Masuk: Jalur utamanya bukan akademisi atau teknokrat, tapi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Di sini dia membangun jaringan bisnis dan politik yang kuat, termasuk kedekatan awal dengan Jokowi yang juga berlatar belakang pengusaha.

Kenapa Dia Jadi "Kesayangan"? (Analisis Behind The Scenes). Bahlil memiliki apa yang jarang dimiliki teknokrat lulusan Ivy League: Loyalitas Tanpa Syarat & Keberanian Menabrak Aturan.

Eksekutor "Hilirisasi" & Investasi: Jokowi butuh uang masuk cepat. Bahlil dengan gaya preman pasarnya (dalam arti positif: lincah, berani terobos birokrasi) mampu merealisasikan target investasi yang macet di tangan menteri sebelumnya (seperti Tom Lembong). Dia yang membereskan sengketa lahan dan izin di lapangan.

Operator Politik "Kotor"

Kudeta Partai Golkar: Ingat bagaimana Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dan Bahlil naik jadi Ketua Umum Golkar dalam waktu kilat (Agustus 2024)? Ini operasi senyap tingkat tinggi untuk mengamankan kendaraan politik bagi Jokowi dan Prabowo di parlemen. Bahlil adalah "kuda troya" yang sukses menjalankan misi ini.

Izin Tambang untuk Ormas: Bahlil adalah otak di balik kebijakan membagi-bagikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke ormas keagamaan. Secara politis, ini langkah jenius (dan licik) untuk "membeli" diam dan dukungan ormas besar agar tidak mengkritik pemerintah.

Rekam Jejak Kontroversi (Yang Justru Disukai Penguasa)

Kontroversi Bahlil justru menunjukkan dia siap menjadi "bemper" presiden. Dia pasang badan, sehingga kritik publik mengarah ke dia, bukan ke Presiden.

Skandal Gelar Doktor UI (S3 Kilat): Meraih gelar doktor dalam 20 bulan di UI, yang kemudian ditangguhkan. Ini menunjukkan ambisinya untuk mendapatkan legitimasi akademis demi menutupi kekurangan latar belakang pendidikannya, meski caranya menabrak etika akademik.

Raja Jawa & Konflik Kepentingan: Ucapannya soal "Jangan main-main dengan Raja Jawa" adalah sinyal terbuka kepada musuh politik Jokowi. Di sisi lain, investigasi media (seperti Tempo) sering menyoroti dugaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya mendapat "karpet merah" di sektor tambang nikel.

Kasus "Upeti" Izin Tambang: Sempat ramai isu dugaan permintaan "fee" untuk menghidupkan kembali izin tambang yang dicabut. Meski dibantah, isu ini memperkuat citra bahwa kekuasaan perizinan di tangannya sangat transactional.

Kesimpulan: Aset atau Beban?

Di mata publik dan pengamat hukum, Bahlil mungkin dilihat sebagai simbol kemunduran etika pejabat publik (konflik kepentingan, etika akademik).

Namun, di mata Presiden (Jokowi dan Prabowo), Bahlil adalah aset tak ternilai. Kenapa? Karena dia: Pencari Dana (Fundraiser) lewat kendali atas tambang dan investasi; Pengendali Partai: Memegang Golkar berarti mengamankan stabilitas parlemen dan Bemper Politik: Siap disalahkan demi melindungi "Bos Besar".

Selama politik Indonesia masih transaksional dan butuh "dana taktis" dari sumber daya alam, orang seperti Bahlil akan selalu mendapat panggung utama.

Dia bukan sekadar menteri, dia adalah "kasir" dan "jenderal lapangan" untuk urusan logistik politik.


Drs. Ariadi MSi
Akademisi dan Praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya