Berita

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Publika

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

RABU, 07 JANUARI 2026 | 01:53 WIB

MARI kita bedah kenapa Bahlil Lahadalia bisa menjadi "anak emas" di dua rezim (Jokowi dan Prabowo) meskipun penuh kontroversi.

Dari kacamata investigatif dan politik, posisi Bahlil bukan sekadar menteri biasa. Dia adalah "The Ultimate Fixer" atau eksekutor lapangan yang berani "kotor tangan" untuk kepentingan penguasa.

Berikut adalah bedah rekam jejak dan analisis kenapa dia begitu disayang elite:


Profil: Dari Sopir Angkot ke Puncak Kekuasaan (Narasi Zero to Hero)

Secara personal branding, kisah hidupnya "menjual". Lahir di Maluku, besar di Papua, pernah jadi supir angkot dan penjual kue. Ini narasi yang disukai politisi untuk menunjukkan keberpihakan pada "wong cilik".

Jalur Masuk: Jalur utamanya bukan akademisi atau teknokrat, tapi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Di sini dia membangun jaringan bisnis dan politik yang kuat, termasuk kedekatan awal dengan Jokowi yang juga berlatar belakang pengusaha.

Kenapa Dia Jadi "Kesayangan"? (Analisis Behind The Scenes). Bahlil memiliki apa yang jarang dimiliki teknokrat lulusan Ivy League: Loyalitas Tanpa Syarat & Keberanian Menabrak Aturan.

Eksekutor "Hilirisasi" & Investasi: Jokowi butuh uang masuk cepat. Bahlil dengan gaya preman pasarnya (dalam arti positif: lincah, berani terobos birokrasi) mampu merealisasikan target investasi yang macet di tangan menteri sebelumnya (seperti Tom Lembong). Dia yang membereskan sengketa lahan dan izin di lapangan.

Operator Politik "Kotor"

Kudeta Partai Golkar: Ingat bagaimana Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dan Bahlil naik jadi Ketua Umum Golkar dalam waktu kilat (Agustus 2024)? Ini operasi senyap tingkat tinggi untuk mengamankan kendaraan politik bagi Jokowi dan Prabowo di parlemen. Bahlil adalah "kuda troya" yang sukses menjalankan misi ini.

Izin Tambang untuk Ormas: Bahlil adalah otak di balik kebijakan membagi-bagikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke ormas keagamaan. Secara politis, ini langkah jenius (dan licik) untuk "membeli" diam dan dukungan ormas besar agar tidak mengkritik pemerintah.

Rekam Jejak Kontroversi (Yang Justru Disukai Penguasa)

Kontroversi Bahlil justru menunjukkan dia siap menjadi "bemper" presiden. Dia pasang badan, sehingga kritik publik mengarah ke dia, bukan ke Presiden.

Skandal Gelar Doktor UI (S3 Kilat): Meraih gelar doktor dalam 20 bulan di UI, yang kemudian ditangguhkan. Ini menunjukkan ambisinya untuk mendapatkan legitimasi akademis demi menutupi kekurangan latar belakang pendidikannya, meski caranya menabrak etika akademik.

Raja Jawa & Konflik Kepentingan: Ucapannya soal "Jangan main-main dengan Raja Jawa" adalah sinyal terbuka kepada musuh politik Jokowi. Di sisi lain, investigasi media (seperti Tempo) sering menyoroti dugaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya mendapat "karpet merah" di sektor tambang nikel.

Kasus "Upeti" Izin Tambang: Sempat ramai isu dugaan permintaan "fee" untuk menghidupkan kembali izin tambang yang dicabut. Meski dibantah, isu ini memperkuat citra bahwa kekuasaan perizinan di tangannya sangat transactional.

Kesimpulan: Aset atau Beban?

Di mata publik dan pengamat hukum, Bahlil mungkin dilihat sebagai simbol kemunduran etika pejabat publik (konflik kepentingan, etika akademik).

Namun, di mata Presiden (Jokowi dan Prabowo), Bahlil adalah aset tak ternilai. Kenapa? Karena dia: Pencari Dana (Fundraiser) lewat kendali atas tambang dan investasi; Pengendali Partai: Memegang Golkar berarti mengamankan stabilitas parlemen dan Bemper Politik: Siap disalahkan demi melindungi "Bos Besar".

Selama politik Indonesia masih transaksional dan butuh "dana taktis" dari sumber daya alam, orang seperti Bahlil akan selalu mendapat panggung utama.

Dia bukan sekadar menteri, dia adalah "kasir" dan "jenderal lapangan" untuk urusan logistik politik.


Drs. Ariadi MSi
Akademisi dan Praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya