Berita

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Publika

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

RABU, 07 JANUARI 2026 | 01:53 WIB

MARI kita bedah kenapa Bahlil Lahadalia bisa menjadi "anak emas" di dua rezim (Jokowi dan Prabowo) meskipun penuh kontroversi.

Dari kacamata investigatif dan politik, posisi Bahlil bukan sekadar menteri biasa. Dia adalah "The Ultimate Fixer" atau eksekutor lapangan yang berani "kotor tangan" untuk kepentingan penguasa.

Berikut adalah bedah rekam jejak dan analisis kenapa dia begitu disayang elite:


Profil: Dari Sopir Angkot ke Puncak Kekuasaan (Narasi Zero to Hero)

Secara personal branding, kisah hidupnya "menjual". Lahir di Maluku, besar di Papua, pernah jadi supir angkot dan penjual kue. Ini narasi yang disukai politisi untuk menunjukkan keberpihakan pada "wong cilik".

Jalur Masuk: Jalur utamanya bukan akademisi atau teknokrat, tapi HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Di sini dia membangun jaringan bisnis dan politik yang kuat, termasuk kedekatan awal dengan Jokowi yang juga berlatar belakang pengusaha.

Kenapa Dia Jadi "Kesayangan"? (Analisis Behind The Scenes). Bahlil memiliki apa yang jarang dimiliki teknokrat lulusan Ivy League: Loyalitas Tanpa Syarat & Keberanian Menabrak Aturan.

Eksekutor "Hilirisasi" & Investasi: Jokowi butuh uang masuk cepat. Bahlil dengan gaya preman pasarnya (dalam arti positif: lincah, berani terobos birokrasi) mampu merealisasikan target investasi yang macet di tangan menteri sebelumnya (seperti Tom Lembong). Dia yang membereskan sengketa lahan dan izin di lapangan.

Operator Politik "Kotor"

Kudeta Partai Golkar: Ingat bagaimana Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dan Bahlil naik jadi Ketua Umum Golkar dalam waktu kilat (Agustus 2024)? Ini operasi senyap tingkat tinggi untuk mengamankan kendaraan politik bagi Jokowi dan Prabowo di parlemen. Bahlil adalah "kuda troya" yang sukses menjalankan misi ini.

Izin Tambang untuk Ormas: Bahlil adalah otak di balik kebijakan membagi-bagikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke ormas keagamaan. Secara politis, ini langkah jenius (dan licik) untuk "membeli" diam dan dukungan ormas besar agar tidak mengkritik pemerintah.

Rekam Jejak Kontroversi (Yang Justru Disukai Penguasa)

Kontroversi Bahlil justru menunjukkan dia siap menjadi "bemper" presiden. Dia pasang badan, sehingga kritik publik mengarah ke dia, bukan ke Presiden.

Skandal Gelar Doktor UI (S3 Kilat): Meraih gelar doktor dalam 20 bulan di UI, yang kemudian ditangguhkan. Ini menunjukkan ambisinya untuk mendapatkan legitimasi akademis demi menutupi kekurangan latar belakang pendidikannya, meski caranya menabrak etika akademik.

Raja Jawa & Konflik Kepentingan: Ucapannya soal "Jangan main-main dengan Raja Jawa" adalah sinyal terbuka kepada musuh politik Jokowi. Di sisi lain, investigasi media (seperti Tempo) sering menyoroti dugaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya mendapat "karpet merah" di sektor tambang nikel.

Kasus "Upeti" Izin Tambang: Sempat ramai isu dugaan permintaan "fee" untuk menghidupkan kembali izin tambang yang dicabut. Meski dibantah, isu ini memperkuat citra bahwa kekuasaan perizinan di tangannya sangat transactional.

Kesimpulan: Aset atau Beban?

Di mata publik dan pengamat hukum, Bahlil mungkin dilihat sebagai simbol kemunduran etika pejabat publik (konflik kepentingan, etika akademik).

Namun, di mata Presiden (Jokowi dan Prabowo), Bahlil adalah aset tak ternilai. Kenapa? Karena dia: Pencari Dana (Fundraiser) lewat kendali atas tambang dan investasi; Pengendali Partai: Memegang Golkar berarti mengamankan stabilitas parlemen dan Bemper Politik: Siap disalahkan demi melindungi "Bos Besar".

Selama politik Indonesia masih transaksional dan butuh "dana taktis" dari sumber daya alam, orang seperti Bahlil akan selalu mendapat panggung utama.

Dia bukan sekadar menteri, dia adalah "kasir" dan "jenderal lapangan" untuk urusan logistik politik.


Drs. Ariadi MSi
Akademisi dan Praktisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya