ADA kegelisahan yang sahih dalam buku Peradaban Bukan Sekadar Civilization, yang ditulis oleh Adhie M. Massardi -- sosok yang kian langka dalam lanskap intelektual kita: seorang pujangga yang tidak larut kehidupan istana, tetapi juga tidak menolak menjadikan pinggir jalan sebagai panggung kemarahan rakyat yang sah.
Adhie M. Massardi menulis puisi dan esai dengan empati yang jernih atas ketidakadilan dan ketidakpedulian, tanpa kehilangan ketajaman nalar.
Walau begitu, Mas Adhie -- begitu saya memanggilnya, kita tahu -- bukanlah intelektual yang asing terhadap kekuasaan.
Ia politikus profesional, pernah menjadi Juru Bicara Presiden Keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Ia tahu dari dalam bagaimana bahasa moral sering kali dikalahkan oleh bahasa kepentingan.
Ia paham bagaimana nilai-nilai luhur bisa larut menjadi slogan ketika berhadapan dengan mesin kekuasaan.
Buku mutakhirnya ini, seperti saya katakan di atas, adalah puncak perenungan. Ia tidak sedang menulis memo politik, apalagi pamflet perlawanan.
Ia menulis setelah jarak terbentuk -- jarak dari kekuasaan, dari euforia reformasi, juga dari ilusi bahwa kemajuan selalu berarti keberadaban. Ia melihat fenomena dunia modern dengan mata yang letih tetapi jujur: teknologi melesat, hukum berlapis-lapis, indeks kesejahteraan dipamerkan, namun arah moral justru kabur.
Di tengah dunia yang menyebut dirinya semakin
civilized, Mas Adhie melihat sesuatu yang paradoksal: kekerasan dilembagakan secara sah, ketidakadilan dijustifikasi dengan prosedur, dan kehancuran ekologis dibungkus bahasa rasionalitas.
Peradaban -- dalam pengertian modern -- tampak seperti bangunan megah yang kehilangan fondasi batin. Dari kegelisahan itulah buku ini lahir.
Ia curiga pada istilah
civilization yang selama ini diperlakukan seolah ukuran final keberadaban manusia. Ia menolak menyamakan kemajuan material dengan kematangan etis.
Bagi Adhie, ada yang lebih purba dan lebih menentukan daripada institusi, teknologi, dan sistem: adab -- kesadaran tentang batas, tentang posisi manusia di hadapan sesama, alam, dan sesuatu yang melampaui dirinya.
Dari titik inilah buku
Peradaban Bukan Sekadar Civilization bergerak: bukan sebagai nostalgia religius, bukan pula sebagai penolakan modernitas, melainkan sebagai gugatan sunyi terhadap dunia yang terlalu percaya pada sistem, tetapi semakin ragu pada manusia.
Namun justru di sinilah percakapan penting itu dimulai. Sebab ketika kritik terhadap modernitas teknokratis mencapai kedalaman reflektifnya, muncul pertanyaan yang tak terelakkan: sampai di mana adab dapat menjadi fondasi bersama, dan kapan ia berubah menjadi klaim kebenaran yang baru?
Pertanyaan inilah yang membuat buku Adhie layak dibaca -- dan juga layak ditanggapi secara kritis.
---
Dunia memang semakin canggih, tetapi terasa semakin kehilangan arah. Teknologi melaju, hukum bertambah, indeks kesejahteraan meningkat, namun kekerasan, ketidakadilan, dan kehancuran ekologis justru tampil makin sistemik dan dilegalkan.
Dalam suasana inilah Adhie M. Massardi mengajukan kritik mendasar: barangkali yang salah bukan pelaksanaannya, melainkan konsep “civilization” itu sendiri.
Kritik ini tepat sasaran. Sejak lama
civilization diperlakukan sebagai ukuran keberadaban manusia, seolah kemajuan material, institusi, dan teknologi otomatis mencerminkan kematangan moral.
Padahal, sejarah modern menunjukkan sebaliknya. Atas nama peradaban, kolonialisme dijalankan, kekerasan dilembagakan, dan eksploitasi alam dirasionalisasi. Dalam pengertian ini,
civilization memang lebih sering berfungsi sebagai bahasa kekuasaan ketimbang bahasa etika.
Keunggulan utama buku ini terletak pada keberaniannya mengembalikan pusat peradaban kepada manusia sebagai makhluk etis.
Adhie mengingatkan bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya “muat” dalam sistem: ia hidup dalam makna, nurani, dan tanggung jawab, bukan semata sebagai unit fungsional ekonomi, hukum, atau teknologi.
Ketika manusia direduksi menjadi objek sistem, hukum bisa berjalan tanpa keadilan, teknologi berkembang tanpa tanggung jawab, dan demokrasi berfungsi tanpa moralitas. Ini bukan krisis administratif, melainkan krisis makna.
Namun justru ketika argumen ini mencapai kedalaman reflektifnya, buku ini menghadapi godaan besar: godaan prinsip absolut.
Adhie menempatkan adab sebagai inti ontologis peradaban -- sebuah konsep yang kaya, dalam, dan penting. Adab dipahami bukan sebagai sopan santun, melainkan kesadaran etis yang menempatkan manusia secara tepat dalam relasinya dengan sesama, alam, dan sesuatu yang melampaui dirinya.
Sampai di sini, argumennya kuat dan inklusif. Masalah muncul ketika adab kemudian ditambatkan secara hierarkis pada satu klaim besar: bahwa monoteisme adalah puncak kesadaran peradaban karena hanya ia yang mampu menopang prinsip moral absolut.
Di sinilah lompatan normatif terjadi.
Pertanyaannya bukan apakah monoteisme memiliki kontribusi besar dalam sejarah etika -- itu tidak diragukan. Pertanyaannya: apakah prinsip moral yang mengikat secara universal hanya mungkin lahir dari monoteisme?
Sejarah pemikiran manusia memberi jawaban yang lebih kompleks. Tradisi Konfusianisme, Buddhisme, Stoisisme, bahkan humanisme sekuler, telah lama melahirkan prinsip martabat manusia, pembatasan kekuasaan, dan tanggung jawab moral tanpa rujukan pada Tuhan yang personal dan tunggal.
Etika tidak selalu tumbuh dari absolutisme teologis; sering kali ia lahir dari pengalaman penderitaan, relasi sosial, dan refleksi mendalam atas keterbatasan manusia.
Lebih jauh, sejarah juga memperlihatkan sisi gelap klaim prinsip absolut. Atas nama Tuhan yang satu, perang suci dilancarkan, perbedaan dimatikan, dan kekuasaan disakralkan.
Artinya, masalah utama bukan terletak pada ada atau tidaknya prinsip absolut, melainkan pada siapa yang menafsirkan dan bagaimana ia digunakan dalam struktur kekuasaan.
Di titik ini, buku ini justru berisiko mengulangi apa yang sejak awal ia kritik: mengganti satu bahasa dominasi dengan bahasa dominasi lain -- dari
civilization menjadi prinsip absolut.
Konsep adab sendiri sebenarnya menawarkan jalan yang lebih subur. Adab, jika dipahami sebagai kesadaran akan batas, kerendahan hati epistemik, dan tanggung jawab terhadap yang lain, tidak memerlukan klaim puncak sejarah kesadaran.
Ia justru tumbuh dalam pengakuan bahwa manusia tidak pernah memiliki kebenaran secara utuh. Dalam pengertian ini, adab lebih dekat dengan etika pembatasan diri daripada legitimasi kebenaran final.
Hal yang sama terlihat dalam pembahasan HAM dan Palestina. Kritik Adhie bahwa HAM kehilangan jiwa ketika digunakan secara selektif sangat tepat.
Palestina memang menjadi cermin telanjang peradaban modern: nilai universal dikhotbahkan, tetapi ditangguhkan ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik.
Namun kegagalan HAM di sini tidak hanya soal hilangnya prinsip absolut, melainkan juga soal arsitektur kekuasaan global yang timpang.
Tanpa membaca dimensi struktural ini, adab berisiko menjadi seruan moral yang menggugah, tetapi tidak menggoyang sistem.
Begitu pula dalam analisis tentang teknologi dan sistem non-manusia. Diagnosanya tajam: manusia abdikasi dari tanggung jawab etis dan berlindung di balik “keputusan sistem”.
Namun solusi yang ditawarkan kembali bersifat normatif: kembalilah pada adab. Pertanyaannya: bagaimana adab bekerja dalam dunia algoritmik yang diatur oleh korporasi, negara, dan pasar global?
Tanpa desain institusional dan mekanisme koreksi, adab mudah berubah menjadi seruan etis yang kalah oleh logika kekuasaan.
Pada akhirnya,
Peradaban Bukan Civilization adalah buku yang penting --bukan karena ia menawarkan jawaban final, melainkan karena ia memaksa kita berhenti sejenak dari euforia sistem dan bertanya ulang tentang manusia.
Kelemahannya justru terletak pada ambisinya sendiri: ketika kritik terhadap absolutisme modern dijawab dengan absolutisme baru.
Barangkali peradaban yang beradab bukanlah peradaban yang menemukan prinsip paling absolut, melainkan peradaban yang paling sadar akan keterbatasannya sendiri.
Di sanalah adab menemukan makna terdalamnya: bukan sebagai puncak, melainkan sebagai penjaga agar manusia tidak tergelincir oleh keyakinannya sendiri.
Radhar TribaskoroAnggota Komite Eksekutif KAMI dan
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
