Berita

Beras SPHP di salah satu pasar modern di Jakarta Selatan (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

Bapanas: Indonesia Sudah Masuk Fase Swasembada Beras

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 11:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia resmi berada di jalur swasembada beras dengan capaian stok tertinggi sepanjang sejarah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan ada tiga indikator utama yang mengukuhkan posisi tersebut.

Pertama, Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang 2025. Kedua, produksi beras nasional jauh melampaui tingkat konsumsi. Ketiga, stok beras Perum Bulog berada pada level yang sangat tinggi, yakni lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun.

“Tiga indikator ini menunjukkan bahwa kita sudah bisa menyatakan Indonesia berada dalam posisi swasembada beras,” ujar Ketut di Jakarta, Selasa 6 Januari 2026


Ketut menjelaskan, standar swasembada juga mengacu pada ketentuan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Menurut FAO, suatu negara tetap dapat dikategorikan swasembada meskipun masih melakukan impor, selama jumlahnya tidak melebihi 10 persen dari total kebutuhan.

“Apalagi saat ini Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada impor beras konsumsi. Artinya, arah kita sudah sangat jelas menuju swasembada penuh,” katanya.

Ia menilai, visi swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo mulai terwujud sejak tahun pertama pemerintahannya. Kebutuhan beras sebagai pangan pokok strategis kini sepenuhnya mampu dipenuhi dari hasil produksi petani dalam negeri, tanpa bergantung pada impor sepanjang 2025.

Bapanas pun mendukung penuh capaian tersebut. Indikator swasembada beras tercantum dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang disusun Bapanas bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

“Berdasarkan data BPS, produksi beras tahun 2025 mencapai lebih dari 34 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi sekitar 31 juta ton. Artinya, kita memiliki surplus sekitar 3 juta ton. Itu sudah menjadi indikator kuat swasembada,” jelas Ketut.

Secara rinci, Bapanas mencatat surplus beras nasional pada 2025 mencapai 3,52 juta ton. Angka tersebut berasal dari produksi beras sebesar 34,71 juta ton, yang melampaui kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,19 juta ton. Perhitungan kebutuhan ini juga telah mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Surplus tersebut berdampak langsung pada penguatan stok beras nasional. Pada awal 2026, total stok beras Indonesia diperkirakan mencapai 12,529 juta ton. Dari jumlah itu, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 3,248 juta ton, sementara sisanya tersebar di masyarakat, pedagang, dan distributor.

“Dengan kebutuhan bulanan sekitar 2,5 juta ton, stok 12,5 juta ton ini membuat posisi kita sangat kuat untuk menjaga ketahanan pangan,” tegas Ketut.

Ia menambahkan, produksi padi pada Januari–Februari 2026 serta panen raya pada Maret–April akan semakin memperkuat kondisi pangan nasional. “Ini menandakan tahun 2026 akan jauh lebih aman,” ujarnya.

Ketut memastikan, ketersediaan beras saat ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang aman dan terkendali.

Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan optimisme serupa. Ia menegaskan stok beras nasional pada 2026 berada dalam kondisi sangat aman tanpa perlu impor.

“Stok beras kita sangat aman. Tanpa impor, cadangan beras pemerintah lebih dari 3 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah dan beras kita surplus,” kata Amran.

Ia juga mengingatkan pelaku usaha pangan agar tidak memainkan harga di luar ketentuan. “Tidak ada masalah pasokan hingga Ramadhan 2026. Jika ada yang bermain harga, akan kita tindak tegas bersama Satgas Pangan Polri,” pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya