Berita

Pertemuan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. (Foto: Istimewa)

Politik

Tuduhan SBY di Balik Isu Ijazah Jokowi Tak Bermartabat

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 09:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Demokrat melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang memunculkan narasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di belakang isu ijazah palsu Jokowi.

Menanggapi hal ini, Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta menilai langkah yang diambil Demokrat sangat wajar. Tuduhan SBY sebagai dalang isu ijazah Jokowi dinilai berlebihan. 

"Ini bukan tuduhan yang bisa dinikmati seperti isu ijazah yang tampak dinikmati oleh Pak Jokowi, yang justru isu tersebut membuat simpati publik di akar rumput meningkat kepada Jokowi," jelasnya kepada RMOL, Rabu, 6 Januari 2026.


Menurutnya, tuduhan menjadi dalang isu ijazah Jokowi sangat tidak bermartabat jika dilekatkan pada figur seperti SBY. Tuduhan tersebut juga mengganggu citra keluarga besar SBY. 

"Secara politik, narasi ini justru berpotensi menggerus simpati publik terhadap Demokrat dan AHY. Padahal AHY masih memiliki perjalanan politik yang panjang ke depan. Jika dibiarkan, isu seperti ini bisa menjadi beban elektoral jangka panjang," jelasnya.

Demokrat diketahui tidak menyertakan sejumlah pasal dalam surat somasi kepada akun TikTok tersebut, di antaranya Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Demokrat juga menyertakan pasal ITE dalam somasi tersebut. Demokrat menyebut pemilik akun TikTok itu menyesatkan pandangan publik.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya