Berita

Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. (Foto: Dokumentasi Kejagung)

Hukum

Pembelaan Nadiem di Kursi Terdakwa Korupsi: Kekayaan Menyusut Demi Visi Jokowi

SELASA, 06 JANUARI 2026 | 02:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menegaskan pengabdiannya selama lima tahun di Kabinet Indonesia Maju bukanlah jalan yang penuh kenyamanan, melainkan pengorbanan demi menjalankan visi Joko Widodo sebagai presiden.

Nadiem awalnya mengungkap selama menjabat menteri, kondisi finansialnya justru menyusut. Ia mengaku kehilangan kesempatan memperoleh saham tambahan di Gojek hingga mengorbankan ketenangan batin yang sebelumnya ia miliki sebagai pengusaha.

"Semua kenyamanan saya lepas dengan ikhlas untuk mencoba memperbaiki masa depan anak-anak Indonesia. Mata saya tidak tertutup, saya tahu saya mungkin gagal. Saya tahu saya bisa dikorbankan. Tapi itulah resiko perjuangan," tegas Nadiem dalam nota keberatan pribadi yang dia baca sendiri di siding Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.


Sebagai menteri termuda kala itu, Nadiem mengaku menghadapi tantangan berlapis baik secara pribadi maupun politik. Dengan tiga anak balita ia tak memiliki keleluasaan seperti menteri-menteri lain yang dapat menjadwalkan rapat hingga larut malam atau membangun dukungan politik secara intens karena anak-anak mereka sudah dewasa.

Di saat bersamaan Nadiem harus belajar dari nol menghadapi kompleksitas birokrasi dan politik pemerintahan, bidang yang sebelumnya tak ia kuasai. Namun demikian ia menegaskan tidak menutup mata terhadap risiko kegagalan maupun kemungkinan dikorbankan secara politik.

Menurut Nadiem, Presiden Jokowi saat itu memberikan amanah yang berat sekaligus strategis, yakni mempercepat digitalisasi pendidikan nasional agar anak-anak Indonesia tidak tertinggal dalam era teknologi global.

"Inilah dasar program digitalisasi pendidikan. Visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai menteri," ujar Nadiem.

Untuk menjalankan mandat tersebut Nadiem membentuk tim muda yang idealis dan berintegritas, mayoritas berasal dari sektor teknologi. Mereka, kata Nadiem, rela mengorbankan karier dan kondisi keuangan demi mengabdi pada negara.

Program digitalisasi pendidikan kemudian diwujudkan melalui pembangunan berbagai platform teknologi yang membantu kepala sekolah, guru, dan murid memasuki ekosistem pembelajaran digital. Sarana TIK seperti laptop, proyektor, dan router menjadi kebutuhan mutlak termasuk untuk mendukung Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

"Kapal besar pendidikan mulai bergerak. Berkat akselerasi teknologi, 1 juta guru honorer bisa diangkat menjadi P3K dan mendapat nafkah yang layak. Sertifikasi PPG guru juga lebih mudah diraih secara online. 2 juta guru mengunduh aplikasi platform Merdeka Mengajar untuk melakukan pelatihan kurikulum mandiri gratis yang menghemat triliunan anggaran," klaim Nadiem.

Nadiem Makarim didakwa melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun. Jaksa mendakwa Nadiem melakukan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Hasil penghitungan kerugian negara Rp2,1 triliun yang ditimbulkan Nadiem berasal dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,5 triliun) serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621.387.678.730,00 (Rp621 miliar).

"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia," kata jaksa Roy Riady saat membacakan surat dakwaan.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:18

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:02

Ini Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:45

Seragam Tak Mengubah Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:34

Cek Kesehatan Gratis Kini Lebih Mudah Diakses

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:19

Polda Banten: KMP Batumandi Angkut 420 Penumpang dan 89 Kendaraan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:59

Pembangunan KNMP Sima-Wabu Libatkan Warga Lokal

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:46

Korban Indosurya Berjuang Mencari Keadilan sejak 2020

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:13

Pramono Dorong Film Nasional Tembus Pasar ASEAN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:02

Galeri 24 Sabet Top 2 Kategori Retail dan Top 28 BUMN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03:32

Selengkapnya